Pangdam I Bukit Barisan: Tentara Boleh Berpolitik Negara, Tapi Tidak Berpolitik Praktis

Pangdam I Bukit Barisan: Tentara Boleh Berpolitik Negara, Tapi Tidak Berpolitik Praktis
Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen TNI A Daniel Chardin, SE, MSi.

MEDAN | kliksumut.com Tentara Nasional Indonesia (TNI) boleh berpolitik, tapi tidak berpolitik praktis, sebab politik Tentara adalah politik Negara.

Hal itu diungkapkan oleh Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen TNI A Daniel Chardin, SE, MSi kepada sejumlah wartawan saat melakukan ngopi bareng dengan wartawan, Selasa (9/4/2023) di Media Center Kodam I/Bukit Barisan di Jalan Rotan Baru No.1 Kec. Medan Petisah, Kota Medan.

Bacaan Lainnya

BACA JUGA: Pangdam I Bukit Barisan Apresiasi Gerak Cepat Prajurit Kodim 0209 Labuhanbatu Bekuk Pengedar Narkoba

“Tapi bukan berarti Tentara itu tidak berpolitik, ini digaris bawah.. Politik Tentara adalah politik negara, apa itu negara? Tugas pokok kita di dalam Undang-undang dikatakan kita menjaga Kedaulatan negara, kita menjaga keutuhan wilayah Indonesia, Kita melindungi segenap bangsa dengan tumpah darah Indonesia, itukan Politik,” jelas Mayjen TNI A Daniel Chardin.

Pangdam juga menyampaikan bahwa kalimat itu adalah kalimat Negara bahwa didalam kalimat tersebut ada pemerintahan yang sah, pemerintahan yang diakui secara undang-undang ada konstitusi.

“Kemudian kita menjaga keutuhan wilayah, papau mau ribut kita kesana, dulu Aceh kita kesana, Ambon bermasalah dulu kita ikut kesana. Itukan Politik, kemudian ada masyarakat yang tertindas pada situasi, kita harus bela. Rakyat kita di Papua ada juga dibunuh itu kita harus bela disana, Itu Politik dalam rangka melindungi rakyat Indonesia,” sebut Mayjen TNI A Daniel Chardin.

BACA JUGA: Pangdam I Bukit Barisan Apresiasi Satgas Yonif Usai Amankan 28 Munisi dan Dua Magazen

Lanjut Mayjen TNI A Daniel Chardin menambahkan bahwa Tentara dilarang berpolitik praktis yang berkaitan kegiatan dan aktifitas atau gerakan dari satu orang atau sekelompok orang yang dapat mempengaruhi pandangan, pendapat masyarakat tentang suatu keputusan atau kebijakan pemerintah, atau bahkan dapat merubah keputusan pemerintah.

“Berkaitan mengusung si A atau si B, itu tidak boleh kita, termasuk fasilitas kita, kita ditekankan netralitas TNI, jadi fasilitas TNI diputuskan tidak untuk di izinkan, karena kita harus netral, harus adil,” beber Mayjen TNI A Daniel Chardin secara tegas. (Wl)

Pos terkait