JABAR | kliksumut.com – Ratusan ribu buruh garment jawa barat saat ini di dalam bayang bayang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan pengangguran akibat kebijakan pengupahan selama bertahun tahun oleh pemerintah yang tidak mengakomodasi industri padat karya dan ditambah lagi saat ini pandemi corona membuat kondisi ekonomi semakin mempercepat penutupan pabrik.
Menyusul pemberlakuan undang undang cipta kerja nomor 11 cipta kerja, para buruh garment yang tergabung di dalam paguyuban buruh garment jawa barat yang beranggotakan ribuan karyawan pabrik mengharapkan kebijakan pemerintah yang pro dengan kebutuhan industri pabrik garment sehingga mereka bisa tetap mendapatkan pekerjaan di tengah tengah kesulitan kerja dan ekonomi saat ini.
Baca juga: Dinas Perkimsih Kota Tebingtinggi Jabarkan Penanganan Sampah Bekas Pasien Covid-19
Menurut Agung, Ketua Paguyuban Buruh Garmen Jawa Barat, kepada wartawan, selasa (26/01/2021) diungkapkannya, bahwa dirinya beserta para buruh garmen yang tergabung sebanyak 30.000 keanggotaan saat ini mewakili jeritan suara 300.000 buruh garment menyampaikan pengharapannya terhadap pemerintah tentang keberlangsungan perusahaan dan nasib para pekerja. Dalam keterangannya, buruh yang tergabung di dalam paguyuban buruh se Jawa Barat tidak berharap akan tuntutan kenaikan upah pekerja yang tidak realistis,
“Kami butuh kepastian kerja. Kami letih di ombang ambing dalam bayangan ancaman phk akibat kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan relatif rendah, seperti lulusan sd,” jelas Agung.
Baca juga: Uji Coba Mobil Listrik Rute Jakarta-Bali
Bersama sama dengan para pengurus lainnya yang terdiri dari dari berbagai pabrik garmen. Agung meminta dengan sangat agar pemerintah cepat tanggap melihat kondisi yang dilematis ini dan menuangkan dalam rancangan peraturan pemerintah tentang pengupahan yang pro industri padat karya untuk buruh garment.
