EDITOR: Wali
KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melakukan pemeriksaan intensif terhadap kebijakan parkir berlangganan yang diterapkan di Kota Medan sejak 1 Juli 2024. Pemeriksaan ini melibatkan Wali Kota Medan yang diwakili oleh Inspektur Kota Medan dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, dan berlangsung di kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
James Marihot Panggabean, Pjs. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, menyampaikan beberapa temuan penting dari hasil pemeriksaan tersebut. “Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai penyelenggara parkir berlangganan masih dalam proses penyusunan pedoman teknis pelaksanaan berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024,” ujarnya.
BACA JUGA: Parkir Berlangganan Viral dan Ribut Dengan Pemilik Kendaraan, DPRD Medan Bantah Lakukan Ketuk Palu
Lebih lanjut, James mengungkapkan bahwa aplikasi yang digunakan Dinas Perhubungan Kota Medan dalam penerapan parkir berlangganan masih berproses untuk didaftarkan ke Kementerian Kominfo RI. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa aspek teknis dari kebijakan ini belum sepenuhnya siap untuk diterapkan.
James juga menyoroti kurangnya sosialisasi mengenai Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024. “Peraturan ini ditetapkan pada 26 Juni 2024 dan diterapkan mulai 1 Juli 2024. Namun, tahap sosialisasi belum dilakukan dengan baik,” tambahnya. Ombudsman RI pernah mengundang Wali Kota Medan pada 28 Juni 2024 untuk membahas hal ini, tetapi undangan tersebut tidak dipenuhi karena kesibukan Wali Kota.
Menanggapi temuan ini, Ombudsman RI menganjurkan agar Inspektur Kota Medan dan Kepala Dinas Perhubungan segera melakukan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat. “Peraturan ini belum dimuat dalam JDIH Pemerintah Kota Medan, meskipun saat ini sedang diproses,” jelas James.
James juga menekankan pentingnya melakukan sosialisasi di titik-titik keramaian tempat parkir seiring dengan penataan pedoman teknis dan regulasi terkait penerapan parkir berlangganan. “Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan menyatakan bahwa saat ini masih dalam tahap sosialisasi,” tambahnya.
James menyoroti bahwa Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 hanya mengatur penataan dan retribusi parkir di tepi jalan, tanpa mengatur parkir khusus, parkir bahu jalan, dan sebagainya. “Kami menyarankan agar lokasi penerapan parkir berlangganan kategori parkir tepi jalan ditetapkan dalam lampiran pedoman teknis pelaksanaan,” jelas James.
BACA JUGA: Tim PKM-PI Unimed Berhasil Ciptakan Aplikasi Pembayaran Parkir, Disinyalir Mempercepat dan Meningkatkan Efisiensi Sistem Parkir
James juga menyoroti keterlibatan pihak ketiga dalam penyelenggaraan parkir berlangganan yang belum diatur dalam petunjuk teknis. “Pada prinsipnya, kami setuju dengan kebijakan penataan parkir yang dapat meningkatkan pendapatan daerah Kota Medan, tetapi kebijakan tersebut harus tersosialisasi dengan baik dan memiliki pedoman teknis yang jelas,” tegasnya.
Ombudsman RI berkomitmen untuk terus mendalami aspek regulasi dan hasil lapangan terkait kebijakan ini. “Kami akan menyimpulkan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan untuk memberikan masukan kepada Wali Kota Medan,” tutup James.
Dengan berbagai temuan ini, diharapkan Pemerintah Kota Medan dapat segera memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan parkir berlangganan demi kenyamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat. (KSC)
