KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memimpin Sidang Debottlenecking ke-5 pada Jumat (13/3/2026) di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta. Sidang ini membahas berbagai hambatan investasi dan perizinan yang menghambat pelaku usaha di sektor industri dan perdagangan.
Sidang dibuka dengan pembahasan perizinan impor ammonium nitrat oleh PT Samator Indogas Tbk. Bahan ini digunakan sebagai komponen produksi gas N2O atau gas bius yang diperlukan untuk keperluan medis. Pemerintah memastikan proses perizinan berjalan aman, sesuai regulasi, dan mendukung kebutuhan industri kesehatan.
BACA JUGA: Menkeu Purbaya: Harga Minyak Dunia Tembus 113,68 Dolar AS, Ekonomi Indonesia Masih Stabil
Agenda kedua menyoroti permasalahan pengurusan Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Tiga perusahaan yang mengadukan kendala ini antara lain: PT Nakshatra Exim International, PT Eleganza Tile Indonesia, PT Kairos Indah Sejahtera
Agenda ketiga membahas pengaduan dari PT Galang Bumi Industri terkait penerbitan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR) yang belum diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN. RKKPR ini penting untuk mendukung proyek strategis nasional (PSN) di Batam dan kelancaran investasi di kawasan tersebut.
BACA JUGA: Menkeu Tegaskan Integritas Jadi Fondasi Kepercayaan Publik
Melalui sidang debottlenecking, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan administratif. Langkah ini diharapkan dapat memperlancar investasi, mendorong pertumbuhan industri, dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif di seluruh Indonesia. (KSC)
TIM REDAKSI
