Menghidupkan Asa Keadilan Agraria: Catatan dari Aksi Damai Hari Tani Nasional di Asahan

Menghidupkan Asa Keadilan Agraria: Catatan dari Aksi Damai Hari Tani Nasional di Asahan
Peringatan Hari Tani Nasional yang jatuh pada Kamis, 24 September 2026, di Kabupaten Asahan, diwarnai oleh gelombang aspirasi yang disuarakan oleh ratusan petani. (kliksumut.com/ist)

KLIKSUMUT.COM | ASAHAN – Peringatan Hari Tani Nasional yang jatuh pada Kamis, 24 September 2026, di Kabupaten Asahan, diwarnai oleh gelombang aspirasi yang disuarakan oleh ratusan petani. Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Asahan menggelar aksi unjuk rasa damai di Halaman Kantor Bupati Asahan guna menyuarakan keresahan serta tuntutan mendasar terkait hak-hak pertanahan yang selama ini diperjuangkan oleh para penggarap dan kaum tani di daerah tersebut.

Menghidupkan Asa Keadilan Agraria: Catatan dari Aksi Damai Hari Tani Nasional di Asahan
Peringatan Hari Tani Nasional yang jatuh pada Kamis, 24 September 2026, di Kabupaten Asahan, diwarnai oleh gelombang aspirasi yang disuarakan oleh ratusan petani. (kliksumut.com/ist)

Aksi ini mendapat perhatian serius dari jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kehadiran Bupati Asahan, Kapolres Asahan, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Asahan, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Setdakab Asahan menunjukkan adanya ruang dialog yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat.

BACA JUGA: Desa Sengon Sari Wakili Asahan di Lomba Desa Terbaik LBS Tingkat Sumut

Suara dari Lapangan: Reforma Agraria Sejati untuk Kesejahteraan Rakyat
Dalam aksi tersebut, suasana kian membakar semangat ketika Ketua DPW SPI Sumatera Utara, Jubaidah Tambunan, dan Ketua DPC SPI Asahan, Binsar Daniel Manurung, menyampaikan orasi secara bergantian. Mengusung tema besar “Reforma Agraria Sejati, Tanah untuk Petani, Keadilan Agraria untuk Rakyat,” mereka memaparkan berbagai persoalan pelik yang dihadapi oleh para petani di Kabupaten Asahan.

Bagi SPI, persoalan agraria tidak bisa sekadar diselesaikan melalui pendekatan administratif dan legalisasi formal belaka. Lebih dari itu, penyelesaian konflik agraria harus mampu menghadirkan rasa keadilan yang substansial serta memberikan kepastian hukum bagi petani yang kehidupannya bergantung sepenuhnya pada tanah.

Dalam orasinya, SPI menegaskan beberapa poin krusial:

Legalisasi Lahan Perjuangan: Meminta pemerintah segera melegalkan lahan-lahan yang selama ini menjadi basis perjuangan anggota SPI Kabupaten Asahan.

Penyelesaian Konflik Tanah: Menuntut penyelesaian tuntas atas berbagai konflik agraria di Asahan dengan mengedepankan prinsip keadilan bagi petani dan masyarakat.

Bacaan Lainnya

Penghentian Kriminalisasi: Mendesak dihentikannya segala bentuk kriminalisasi terhadap petani yang berjuang mempertahankan hak atas tanah dan ruang hidup mereka.

Implementasi Konstitusi Agraria: Menuntut konsistensi dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai fondasi utama reforma agraria sejati demi kedaulatan pangan dan kesejahteraan rakyat.

Menurut SPI, negara wajib hadir secara nyata untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap tanah-tanah garapan rakyat yang menjadi tumpuan masa depan keluarga petani.

Menanggapi berbagai tuntutan dan aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, memberikan tanggapan yang kooperatif dan terbuka. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan saat ini masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) resmi dari pemerintah pusat terkait regulasi dan kebijakan agraria yang baru disahkan.

Kendati demikian, Bupati menegaskan bahwa setelah aturan pelaksana tersebut diterbitkan, pemerintah daerah siap mengambil langkah-langkah konkret sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan batas kewenangan pemerintah kabupaten.

“Kita masih menunggu petunjuk pelaksana dari pemerintah. Apabila petunjuk pelaksana sudah ada, kita akan melaksanakan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku,” ujar Bupati di hadapan para peserta aksi.

Lebih lanjut, Bupati Asahan mengajak kelompok tani untuk berjalan berdampingan dengan pemerintah dalam merumuskan solusi terbaik atas berbagai persoalan pertanian dan agraria di daerah. Ia mengingatkan agar setiap keputusan yang diambil tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui musyawarah dan kajian hukum yang matang.

“Mari kita bersama-sama, baik dari kelompok tani maupun pemerintah, dalam penyelesaian persoalan pertanian ini. Jangan sampai hanya sepihak mengambil keputusan. Kita dapat merumuskan keputusan bersama dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar bapak dan ibu juga tidak menyalahi aturan,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada SPI yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib dan langsung kepada pemerintah daerah. Tak lupa, ia turut memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Serikat Petani Indonesia bertepatan dengan momentum Hari Tani Nasional. Pemerintah Kabupaten Asahan, lanjut Bupati, akan terus memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar setiap kebijakan agraria yang ditempuh memiliki landasan hukum yang kuat dan berpihak pada kebaikan bersama.

BACA JUGA: Bupati Asahan Apresiasi Baznas, Dorong Sinergi Perkuat Program Sosial untuk Masyarakat

Aksi unjuk rasa yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Asahan ini ditutup dengan suasana yang sejuk dan penuh keakraban. Jauh dari kesan tegang, kegiatan diakhiri dengan aksi saling bersalam-salaman dan foto bersama antara Bupati Asahan, Kapolres Asahan, Kepala BPN Kabupaten Asahan, jajaran OPD, dengan para pengurus serta anggota Serikat Petani Indonesia.

Peristiwa ini menjadi cerminan bahwa dialog yang konstruktif dan komunikasi yang humanis mampu menjembatani perbedaan pandangan, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan keadilan agraria di bumi Asahan yang damai dan sejahtera. (KSC)

Reporter: Dinda Meyla Sari

Pos terkait