KLIKSUMUT.COM | ASAHAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melakukan observasi langsung ke Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, sebagai bagian dari penilaian untuk menentukan Kabupaten Percontohan Anti-Korupsi 2026. Kunjungan tersebut berlangsung pada Selasa (10/3/2026) di Aula Melati Kantor Bupati Asahan dan menjadi momen penting karena Asahan berhasil masuk enam besar nominasi nasional.
Tim KPK yang dipimpin oleh Friesmount Wongso selaku Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK melakukan observasi mendalam terhadap berbagai aspek tata kelola pemerintahan daerah.
Menurut Friesmount, penilaian ini bukan sekadar formalitas, melainkan proses komprehensif untuk melihat apakah suatu daerah benar-benar membangun sistem yang kuat dalam pencegahan korupsi.
“Membangun budaya anti-korupsi itu maraton, bukan sprint. Kami mencari daerah yang mampu mengintegrasikan sistem pencegahan dari tingkat desa hingga kabupaten,” ujar Friesmount dalam pemaparannya.
Keberhasilan Kabupaten Asahan masuk dalam Top 6 kandidat Kabupaten Percontohan Anti-Korupsi 2026 menempatkan daerah ini dalam sorotan nasional.
Kegiatan observasi KPK turut dihadiri langsung oleh Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, Wakil Bupati Rianto, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda seperti Kapolres, Kajari, perwakilan Kodim 0208/Asahan, dan Pengadilan Negeri Kisaran.
Kehadiran seluruh unsur pemerintahan dan penegak hukum menunjukkan komitmen kolektif daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan transparan.
Dalam proses evaluasi ini, KPK menilai sejumlah indikator penting yang menjadi tolok ukur integritas pemerintahan daerah, antara lain:
1. MCP & SPI
Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) untuk mengukur efektivitas pencegahan korupsi.
2. SAKIP & SPIP
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai ukuran tata kelola birokrasi.
BACA JUGA: Pemkab Asahan Luncurkan Pesantren Kilat Ramadan untuk SMP
3. Kualitas Layanan Publik
Menilai bagaimana birokrasi memberikan pelayanan tanpa praktik pungli atau “uang pelicin”.
4. SPBE (E-Government)
Evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menutup celah manipulasi administrasi.
Bupati Taufik Zainal Abidin menegaskan bahwa nominasi ini menjadi tanggung jawab moral bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Asahan juga telah menjalankan sejumlah inovasi strategis untuk memperkuat sistem anti-korupsi, di antaranya:
Mall Pelayanan Publik (MPP)
Pusat layanan terpadu yang memudahkan masyarakat mengurus perizinan secara transparan.
Digitalisasi Pajak Daerah
Sistem pajak daring untuk meminimalisir interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan praktik manipulasi.
Penguatan Nilai Budaya Lokal
Integrasi kearifan lokal dalam membangun etos kerja aparatur yang berintegritas.
Tidak berhenti pada diskusi di ruang rapat, tim Komisi Pemberantasan Korupsi juga melakukan uji petik langsung ke sejumlah instansi pelayanan publik di Asahan.
Tiga lokasi utama yang menjadi objek peninjauan yaitu:
-
RSUD Abdul Manan Simatupang – mengevaluasi transparansi layanan kesehatan.
-
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan – menilai integritas pelayanan perizinan usaha.
-
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan – memastikan keterbukaan informasi publik berjalan optimal.
BACA JUGA: Menuju Kabupaten Anti-Korupsi: Bupati Asahan Perketat Administrasi dan Serukan Harmoni Ramadhan
Langkah yang diambil Kabupaten Asahan ini diharapkan tidak hanya berhenti pada pencapaian predikat semata. Lebih dari itu, keberhasilan Asahan berpotensi menjadi model tata kelola pemerintahan bersih bagi kabupaten lain di Sumatera Utara.
Jika berhasil meraih status Kabupaten Percontohan Anti-Korupsi 2026, Asahan akan menjadi simbol bahwa reformasi birokrasi dan integritas pemerintahan dapat diwujudkan secara nyata di tingkat daerah. (KSC)
REPORTER: Dinda Meyla Sari
