KLIKSUMUT.COM | DELI SERDANG – Program pemulihan ekosistem bakau di pesisir Sumatra Utara memicu kontras yang tajam. Di satu sisi, kegiatan pembibitan mangrove mulai mendongkrak perekonomian masyarakat. Namun di sisi lain, ancaman abrasi ekstrem dan hantaman ombak justru membuat ribuan jiwa di Desa Kwala Besar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, merasa terancam keselamatannya, Rabu (30/9/2026).
Kondisi darurat ini terekam jelas ketika kunjungan lapangan Tim Jurnalis Media Cetak dan Elektronik bersama Tim Resort Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) di lokasi kawasan Desa Kurandak, Kecamatan Labuhan Deli. Kabupaten Deli Serdang, yang terkepung tenangnya air payau.
BACA JUGA: Dorong Ekowisata Berkelanjutan, BBKSDA Sumut Resmi Buka Akses Wisata Mangrove Karang Gading
Napas Baru Ekonomi dari Pembibitan Bakau
Awalnya, program pemulihan ekosistem yang digagas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatra Utara membawa harapan baru. Program kemitraan melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) Mutiara Mangrove ini perlahan mendongkrak ekonomi warga yang mayoritasnya bekerja sebagai nelayan tradisional dan buruh tani. “Awalnya kami tidak mengenal yang namanya BKSDA. Dulu kami pekerja sawit dan sawah,” cerita Kajio, Sekretaris KTH Mutiara Mangrove.
Ia mengakui kehadiran program ini sangat membantu isi dompet masyarakat luas. “Kami berharap kebersamaan ini tetap terjalin, masyarakat sejahtera dan kawasan hutan lindung tetap lestari,” ungkapnya.
Kepala Resort Suaka Margasatwa (SM) Karang Gading dan Langkat Timur Laut I, Esra Barus, S.Hut, membenarkan bahwa penanaman kembali terus dikebut demi memperbaiki ekosistem yang rusak. Namun, ia tidak menampik realitas sekunder di lapangan: alam sedang mengamuk dan infrastruktur di sana telah luluh lantak.
”Akses jalan masuk sempat terputus karena cuaca buruk, angin kencang, dan pohon tumbang. Di Kwala Besar, bahaya mengancam. Lahan hutan hilang terkikis abrasi, dan bibir pantai terus tergerus air laut,” ungkap Esra.
Ancaman Pasang Perdani di Penghujung Tahun
Ketika rombongan Jurnalis tiba di batas administratif Dusun Kurandak, raut cemas langsung menyambut dari warga Dusun III, Desa Kwala Besar. Desa unik di ujung Pantai Timur Kabupaten Langkat ini layaknya pulau terisolasi yang hanya bisa digapai dengan perahu motor.
Di depan lensa kamera, Husni Thamrin, seorang warga setempat, menyampaikan kesaksiannya dengan wajah pucat. Baginya, keindahan ekowisata terasa sangat jauh dibandingkan ancaman maut yang mengintai rumah mereka setiap hari.
”Daerah kami tinggal menunggu maut dari abrasi. Baru-baru ini, rumah warga sudah ada yang terbawa arus air,” ujar Tamrin dengan suara bergetar.
Kecemasan warga diprediksi akan memuncak menjelang datangnya bulan Desember. Fenomena pasang perdani atau atau kondisi pasang surut ekstrem yang siap memaksa air laut naik tinggi merendam pemukiman.
Dampaknya langsung terasa. Wabah penyakit kulit seperti gatal-gatal menyerang seluruh usia, dari balita hingga lansia. Tak hanya itu, hantaman gelombang terus mengikis fondasi tanah hingga rumah panggung warga ambruk satu demi satu karena kehilangan pijakan.
Melalui rekaman kamera jurnalis, warga menitipkan pesan darurat yang ditujukan langsung kepada pemerintah pusat,daerah, serta 10 Anggota DPRD Kabupaten Langkat yang terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1.
Kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah usai, namun genderang tuntutan rakyat baru saja bertalu. Masyarakat Kabupaten Langkat, khususnya di Kelurahan Kwala Besar, Kecamatan Secanggang, kini berdiri tegak untuk menagih janji dan suara yang telah mereka titipkan kepada para wakil rakyat.
Kwala Besar mencatatkan potret politik yang absolut. Di wilayah pesisir ini, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendominasi secara mutlak dengan meraup 654 suara (76,9 persen) dari total 850 suara sah. Kemenangan telak ini menjadi bukti nyata bahwa arus kepercayaan masyarakat Secanggang searah dengan kepemimpinan nasional yang baru. Namun, suara ini bukan cek kosong. Ini adalah mandat tegas yang menuntut perubahan riil di akar rumput.
Laras politik lokal pun menunjukkan konstelasi yang tidak kalah sengit. Berdasarkan data hitung nyata (real count) Komisi Pemilihan Umum (KPU), Partai Golongan Karya (Golkar) kembali menancapkan taringnya. Partai berlambang pohon beringin ini sukses mempertahankan hegemoni politik di Sumatra Utara dengan mendominasi perolehan suara di tiga daerah pemilihan sekaligus, yakni Dapil Langkat 1, 2, dan 3.
Dengan proyeksi raihan 10 kursi, Golkar dipastikan mengamankan posisi Ketua DPRD Kabupaten Langkat. Kendati demikian, langkah Golkar tidak melenggang tanpa aral. Partai Nasdem menempel ketat, mengintai di setiap lini perolehan suara, menegaskan bahwa peta kekuatan politik Langkat kini jauh lebih dinamis.
Pertempuran paling sengit tersaji di Dapil Langkat 1 yang mencakup Kecamatan Stabat, Wampu, dan Secanggang. Di wilayah perebutan kursi panas ini, Partai Golkar dan PAN harus rela berbagi dominasi dengan masing-masing mengamankan 2 kursi. Sementara itu, 6 kursi tersisa habis dibagi rata dari Gerindra, PDIP, Nasdem, PKS, Demokrat, dan PBB.
Sepuluh figur yang kini berpeluang besar melenggang ke gedung Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Langkat dari Dapil 1 adalah;
• Ajai Ismail (Acai) (Nasdem) – 6.863 suara (Peraih suara tertinggi)
• Sisanol Fahmi (PAN) – 5.711 suara
• Mhd Ilwa Herija (Demokrat) – 5.587 suara
• Nazlan (Golkar) – 5.157 suara
• Riki Sapariza (Golkar) – 4.732 suara
• Purwanto (PKS) – 4.367 suara
• Muhammad Bahri (PBB) – 4.047 suara
• Dedek Pradesa (Gerindra) – 3.010 suara
• Pimanta Ginting (PDIP) – 2.692 suara
• Novandi Dharma (PAN) – 2.300 suara
Setiap digit angka di atas mewakili keringat dan cemas warga Langkat. Kursi empuk parlemen kini telah menanti sepuluh nama tersebut. Pertanyaannya: Apakah mereka akan berbalik memunggungi rakyat yang telah membesarkan nama mereka, atau justru berdiri paling depan menjadi penyambung lidah kaum tertindas?
Merespons kontras tajam antara geliat ekonomi hijau dan ancaman ruang hidup di pesisir Langkat ini, Pakar Politik Regional, Rudi H, Nasution, SH., MH., menilai fenomena di Desa Kwala Besar sebagai ujian moral sekaligus pembuktian legitimasi bagi sepuluh legislator baru di Dapil 1.
”Konstelasi sengit perebutan kursi di Dapil Langkat 1 tidak boleh hanya berhenti sebagai komoditas rekapitulasi statistik kemenangan partai politik seperti Golkar, Nasdem, atau PAN,” ujar Rudi H, Nasution, SH., MH., tersebut ketika di konfirmasi Kliksumut.com, Sabtu, (3/10/2026).
”Dominasi mutlak suara pilpres yang linier dengan kemenangan hegemoni lokal di wilayah pesisir ini melahirkan mandat yang sangat mahal. Sangat ironis jika agenda ekowisata mangrove terus diglorifikasi di tingkat provinsi dan pusat sebagai keberhasilan ekonomi hijau, namun di akar rumput, konstituennya justru sedang bertaruh nyawa menghadapi ancaman maut abrasi ekstrem akibat absennya infrastruktur fisik.”Kata Rudi H, Nasution, SH., MH.,
BACA JUGA: Dorong Ekowisata Berkelanjutan, BBKSDA Sumut Resmi Buka Akses Wisata Mangrove Karang Gading
Ia menambahkan, sepuluh nama yang melenggang ke DPRD Langkat memikul beban etis untuk membuktikan bahwa mereka bukan sekadar pemburu suara elektoral berkala.
”Rakyat Kwala Besar tidak hanya butuh seremonial penanaman bibit mangrove. Mereka butuh kepastian jangka panjang agar rumah mereka tidak hanyut dibawa rob menjelang Desember nanti. Tim transisi legislatif dan kepemimpinan dewan yang baru harus segera mengambil tindakan kolaboratif lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk menggolkan anggaran pembangunan benteng pemecah ombak ataupun tanggul laut. Di sinilah fungsi kedewanan mereka diuji: menjadi penyambung lidah kaum tertindas, atau justru memunggungi rakyat setelah kursi empuk diraih.” pungkas Rudi H, Nasution, SH., MH. (KSC)
Reporter: Dody Ariandi
