MEDAN | kliksumut.com – Akhirnya, Tim Penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Sumut, menetapkan lima tersangka terkait kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) dan Labuhanbatu Selatan (Labusel).
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumut, Kombes Polisi Rony Samtana, saat dikonfirmasi awak media mengakui, bahwa ada lima tersangka, masing-masing terdiri dari dua orang dari Pemkab Labusel dan tiga orang dari Pemkab Labura.
Baca : Ditreskrimsus Polda Sumut Ringkus Tiga Pelaku Jual Beli Satwa Dilindungi
“Benar, ada lima orang tersangka, yakni dua dari Labusel dan tiga dari Labura,” ungkap Kombes Rony, saat dihubungi awak media via telepon seluler, Rabu (15/1/2020) sore.
Kombes Polisi Rony menjelaskan, untuk Kabupaten Labusel, kedua tersangka masing-masing berinisial MH yang merupakan Kepala Dinas Pendapatan dan SL selaku Kabid Pendapatan Tahun 2016. Sedangkan untuk Kabupaten Labura, masing-masing AFL pejabat Kepala DPKD Labura Tahun 2013, FID Kepala DPKD tahun 2014, dan AP Kabid Pendapatan tahun 2013, 2014, dan 2015. “Saat ini, kasusnya sedang dikembangkan secara maksimal,” ujarnya.
Saat menjawab pertanyaan awak media, Kombes Rony mengaku, pihaknya sudah melayangkan surat panggilan pertama untuk kelima orang tersebut, pada Senin (13/1/2020). Namun, kelima orang itu tidak menghadiri atau datang, sehingga akan dilanjutkan dengan upaya pemanggilan kedua. “Panggilan kedua akan dilakukan, rencananya hari Kamis atau Jumat ini,” tuturnya.
Saat disinggung, apakah kasus ini bisa atau dapat mengarah ke Bupati Labura dan Bupati Labusel, Kombes Polisi Rony tidak menampiknya. Namun, menegaskan, secara proporsional Polri akan melakukan pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti terlebih dahulu.
Baca : Kapoldasu : Jadikan Perkerjaan Ladang Ibadah
“Jadi keterkaitan kedua Bupati tersebut, tergantung dari hasil perkembangan dan penyelidikan yang dilakukan Tim Penyidik dari Direskrimsus Polda Sumut,” pungkas Kombes Rony, seraya menambahkan, untuk saksi dalam kasus ini, penyidik Polda Sumut sudah memeriksa 22 orang saksi, masing-masing saksi, untuk Kabupaten Labura ada 12 orang, dan Kabupaten Labusel berjumlah 10 orang.
Sebelumnya untuk diketahui, Kombes Rony menyatakan, pihaknya telah mendapatkan data atas kerugian negara yang disebabkan oleh penyelewengan DBH PBB Labura dan Labusel. Hal ini kemudian berlanjut dengan penetapan tersangka dalam kasus tersebut.
“Sudah kita temukan berapa jumlah kerugian negara karena kasus itu. Doakan saja, semoga kasus ini bisa cepat selesai dan tuntas,” tegas Kombes Polisi Rony. (kcu)
