Mahupiki Gelar Sosialisasi KUHP, Guru Besar UGM: Kedepannya Keadilan Hukum di Indonesia

MEDAN | kliksumut.com - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang baru disahkan oleh DPR RI pada tahun 2022 lalu dinilai sebagai sebuah kemajuan dan mampu memberikan alternatif sanksi hukum.
Prof. Marcus Priyo Gunarto di Hotel Grand Mercure Medan, Sumatra Utara, Senin (9/1/2023).

Lahirnya KUHP Nasional juga merupakan perwujudan reformasi sistem hukum pidana nasional secara menyeluruh. Hal ini merupakan kesempatan untuk dapat melahirkan sistem hukum pidana nasional yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, budaya bangsa, serta hak asasi manusia yang sifatnya universal.

BACA JUGA: Kasus Perusakan Gereja IRC, Humas Polda Sumut: Tersangka Sudah Ditetapkan

KUHP baru yang menggusur KUHP warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie) itu akan mengalami masa transisi 3 tahun dan berlaku efektif pada 2025.

Sejauh ini, sosialisasi KUHP baru telah rutin dilakukan dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. tiga tahun adalah waktu yang cukup bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap para penegak hukum dan stakeholders. (Wl)

Pos terkait