KLIKSUMUT.COM | LABUHANBATU – Puluhan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) melontarkan kritik keras terhadap Bupati Labuhanbatu Maya Hasmita. Pasalnya, setelah sekitar tiga jam berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Labuhanbatu, Jumat (16/10/2026), tanpa berhasil menemuinya.
Kekecewaan massa memuncak setelah mengetahui Maya meninggalkan gedung dewan melalui pintu lain seusai menghadiri Rapat Paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu di Jalan Sisingamangaraja, Rantauprapat.
Mahasiswa pun melontarkan sebutan “Bupati Panjat Tebing” sebagai sindiran atas kepergian kepala daerah tersebut yang mereka nilai menghindari pertemuan dengan pengunjuk rasa.
“Bupati panjat tebing, memilih pintu belakang keluar,” ujar seorang mahasiswa di tengah aksi.
Massa akhirnya ditemui dua pimpinan DPRD Labuhanbatu, Maisyarah dan Andi Suhaimi Dalimunthe. Dari pertemuan itu, mahasiswa yang dipimpin Wiwi Malpino Hasibuan, Ahmad Idris Siregar dan Poso Harahap memperoleh penjelasan bahwa Maya telah berangkat menuju Lapangan Ika Bina Rantauprapat untuk menghadiri kegiatan zikir akbar yang turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
“Tadi Bupati datang, tapi sudah berangkat ke Lapangan Ika Bina karena ada acara zikir akbar yang dihadiri Gubernur Sumut, Bobby Nasution,” jelas Andi Suhaimi kepada massa.
Andi Suhaimi berjanji akan mengupayakan pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP) guna menampung aspirasi dan tuntutan mahasiswa. Ia juga menyatakan akan mengupayakan kehadiran Bupati Labuhanbatu dalam forum tersebut.
Aksi Sempat Memanas
Aksi di depan gerbang DPRD sempat diwarnai ketegangan. Setelah sebelumnya gagal menemui Bupati saat menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati Labuhanbatu, mahasiswa kembali kecewa karena tidak memperoleh kesempatan berdialog langsung dengan kepala daerah.
Situasi semakin memanas ketika massa menduga terdapat oknum yang berupaya memprovokasi jalannya aksi. Mahasiswa meminta aparat kepolisian mengamankan pihak yang mereka anggap memicu kericuhan.
Massa yang semula tertahan di gerbang kanan kemudian merangsek masuk melalui gerbang kiri. Petugas Satpol PP bersama personel Polres Labuhanbatu berupaya mengendalikan situasi agar ketegangan tidak berkembang menjadi bentrokan.
Meski sempat memanas, mahasiswa tetap menyuarakan tuntutan yang sebelumnya mereka sampaikan saat mendatangi kantor bupati.
Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan yang mereka nilai membutuhkan evaluasi serius dari pemerintah daerah, mulai dari pelayanan RSUD Rantauprapat, pembangunan kawasan pesisir, kualitas pendidikan, hingga penyediaan air bersih.
Mereka mendesak evaluasi terhadap pelayanan RSUD Rantauprapat, termasuk meminta Direktur rumah sakit tersebut dicopot.
Di sektor pendidikan, massa mempertanyakan rangkap jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang disebut merangkap sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Mereka menilai kondisi tersebut perlu ditinjau dari aspek tata kelola pemerintahan, pembagian tanggung jawab, dan efektivitas pelayanan publik.
Persoalan air bersih juga menjadi sorotan. Mahasiswa mengeluhkan kualitas air yang keruh dan mereka nilai tidak layak dikonsumsi. Mereka meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tersebut.
Pembangunan kawasan pesisir yang dinilai berjalan lamban turut masuk dalam daftar kritik. Bagi mahasiswa, pembangunan daerah semestinya tidak hanya terpusat pada kegiatan seremonial, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini menantikan perbaikan infrastruktur dan layanan dasar.
Mahasiswa juga mengkritik aktivitas Bupati Maya Hasmita yang mereka nilai perlu lebih berorientasi pada pelayanan langsung kepada masyarakat, terutama warga yang membutuhkan bantuan.
“Bupati jangan hanya main biliar,” lontar seorang mahasiswa sebagai bentuk kritik terhadap aktivitas kepala daerah.
Mereka turut menyoroti nasib pedagang kaki lima (PKL) yang terdampak penggusuran. Pemerintah daerah didesak mempertimbangkan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat kecil dalam setiap kebijakan penataan wilayah.
Menurut massa, kebijakan penertiban semestinya disertai solusi yang jelas agar penataan kota tidak mengorbankan kemampuan masyarakat berpenghasilan kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup.
BACA JUGA: Buka Muskab II KORMI Labuhanbatu, Ketua KORMI Sumut Tekankan Target Fornas 2027
Berbagai persoalan tersebut menjadi dasar mahasiswa menyampaikan kritik yang mereka sebut sebagai “rapor merah” kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
Selain persoalan pelayanan publik, mahasiswa mempertanyakan rencana Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menguasai lahan eks hak guna usaha (HGU) PTPN III di Desa Janji.
Mereka mengingatkan pemerintah daerah agar mempertimbangkan kemampuan fiskal sebelum mengambil langkah terkait lahan tersebut, terlebih ketika kebijakan efisiensi anggaran tengah menjadi perhatian.
“Jangan terlalu ambisi menguasai lahan itu. Saat ini pemerintah efisiensi anggaran. Pakai dana apa nantinya untuk mengambil alih lahan eks HGU itu?” demikian kritik yang disampaikan mahasiswa.
Bagi massa, rencana tersebut perlu dijelaskan secara terbuka, terutama menyangkut tujuan pemanfaatan lahan, dasar hukum penguasaan, skema pembiayaan, serta manfaat konkret yang akan diterima masyarakat.
Massa mahasiswa meninggalkan lokasi komplek gedung DPRD Labuhanbatu dengan tertib aman dan terkendali. (KSC)
Reporter: Fajar Dame Harahap
