SAMOSIR | kliksumut.com – Untuk melindungi tanah ulayat warisan leluhur Batak, khususnya di wilayah Kabupaten Samosir, DPRD Samosir berinisiatif dan berkomitmen menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat tanah ulayat Batak dan pemanfaatannya.
Baca juga: Dilaporkan Sejak April 2019, Kejari Samosir Tangkap Terpidana Penghinaan
Sebagai bentuk keseriusan, Pimpinan DPRD Samosir, Saut Martua Tamba, didampingi Wakil Ketua, Pantas Marroha Sinaga bersama Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D), Haposan Sidauruk dan anggota Renaldi Naibaho yang juga anggota DPRD Samosir melakukan kunjungan ke masyarakat hukum adat Raja Ulosan di Baniara Desa Partungko Nagijang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Minggu (31/1/2021) kemarin.
Kunjungan lapangan dalam verifikasi itu turut dihadiri Kabag Hukum, Lamhot Nainggolan, perwakilan Marga Situmorang, Lumban Batu dan Sitinjak yang berbatasan dengan lokus tersebut. Turut serta staf Divisi Studi dan Advokasi KSPPM, Lambok Lumban Gaol.
Baca juga: Arus Kunjungan Ke Samosir Mulai Naik, 60 Personil Polres Samosir Tiap Hari Berjaga
Ketua DPRD Samosir, Saut Martua mengatakan, penyusunan Ranperda ini adalah inisiatif dari DPRD sendiri.
