MEDAN | kliksumut.com – Masyarakat kota Medan dikejutkan dengan penembakan terhadap Fatma Chairina (Korban) yang merupakan bendahara Kecamatan Medan Barat pada tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 18.16 Wib di Jalan Bono Kec. Medan Timur yang diduga dilakukan oleh orang yang tidak dikenal (OTK), Maka Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan meminta Polisi Republik Indonesia (Polri) harus ungkap tuntas dan transparan penembakan Fatma Chairina.
“LBH Medan juga meminta kepada pihak kepolisan untuk melakukan pendataan dan penindakan terkait penggunaan Airsoft Gun yang tidak sesuai atauran hukum yang berlaku (ilegal). Agar tidak dengan gampanganya masyarakat bisa menggunakan Airsoft Gun. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Mulyana W Kusumah, Kriminolog Universitas Indonesia sejak lama, dimana menurut beliau pemerintah dan DPR harus segera membuat landasan hukum yang tegas untuk menertibkan peredaran Airsoft Gun. Oleh karerna itu pihak kepolisian Medan Timur harus secara cepat mengungkap para pelaku. Jika tidak maka sangat membahayakan dan mengganggu keamanan masyarakat,” ungkap Wakil Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, SH., MH bersama Tri A. T. Sinambela, SH melalui keterangan tertulisnya, Jumat (7/10/2022).
BACA JUGA: Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, YLBH dan LBH: Negara Harus Bertanggung Jawab Atas Jatuhnya Korban Jiwa
Irvan juga menjelaskan bahwa tidak hanya itu saja LBH Medan meminta pihak kepolisan sektor Medan Timur harus transparan kepada publik khususnya kepada korban dalam pengungkapan kasus a quo. Apakan ini murni tindak pidana yang hanya dilakukan 2 (dua) OTK atau diduga adan aktor intelektual yang memerintahkan para pelaku untuk melakukan penembakan terhadap korban. Diduga hal ini mungkin terjadi dikarenakan korban yang merupakan bendahara kecamatan Medan Barat.
“LBH Medan menduga tindakan penembakan tersebut telah melanggar Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo Pasal 5 UU 39 Tahun 1999, Jo 351 KUHP jo Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951,” sebut Irvan.
