REPORTER: Benny
EDITOR: Wali
KLIKSUMUT.COM | TAPTENG – Tim Hukum pasangan bakal calon (Bacalon) Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis, resmi melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tapanuli Tengah (Tapteng) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Laporan ini menyusul penolakan pendaftaran pasangan tersebut oleh KPU Tapteng, dengan alasan sistem informasi pencalonan (Silon) tidak bisa diakses.
Laporan ini disampaikan oleh Joko, perwakilan tim hukum pasangan Masinton-Mahmud, pada Selasa (10/9/2024). “Pengaduan kami telah direspons oleh DKPP. Pada Senin (9/9/2024), DKPP meminta kami untuk mengirimkan berkas pengaduan secara resmi, dan kami telah memenuhi permintaan tersebut,” ujar Joko.
BACA JUGA: Setelah Sempat Mangkir, Ketua KPU Tapteng Penuhi Panggilan Bawaslu Terkait Sengketa Pendaftaran Paslon
Joko juga menambahkan bahwa mereka terus memantau perkembangan di Bawaslu terkait kasus ini. “Besok, Bawaslu akan mengumumkan putusan mereka. Kami sangat berharap keputusannya adil dan sesuai dengan motto Masinton Pasaribu, yaitu ‘Adil untuk Semua’,” lanjut Joko.
Namun, Joko menyebut ada indikasi gerakan dari pihak lain yang bisa mempengaruhi putusan. “Kami mendengar informasi adanya upaya dari pihak lain yang mencoba mengganggu proses ini. Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat Tapanuli Tengah untuk bersama-sama menjaga kantor Bawaslu dan memastikan komisioner serta staf Bawaslu dapat bekerja dengan nyaman tanpa tekanan dari pihak manapun,” tegasnya.
Lebih lanjut, Joko menekankan bahwa aksi yang direncanakan besok bukanlah untuk memprotes, melainkan untuk menjaga integritas proses pemilu di Tapanuli Tengah. “Kami tidak datang untuk berunjuk rasa, melainkan untuk menjaga kantor Bawaslu agar proses ini berjalan sesuai hukum,” kata Joko.
Timbul Panggabean, kader PDI-Perjuangan, menjelaskan bahwa laporan ke DKPP adalah langkah yang diambil sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. “Kami juga mempertimbangkan untuk mengajukan somasi terhadap Ketua KPU Tapteng karena adanya dugaan pelanggaran terkait penyebaran data pribadi melalui media sosial,” ujarnya.
Menurut Timbul, tindakan tersebut jelas melanggar aturan tentang perlindungan data pribadi. “Kami telah memberikan waktu 2×24 jam untuk mendapatkan tanggapan resmi dari pihak KPU Tapteng,” tambahnya.
BACA JUGA: Netralitas KPU Tapteng Dipertanyakan, Masinton-Mahmud Daftar Penuh Drama Penolakan
Timbul menegaskan bahwa langkah-langkah yang mereka ambil berada dalam koridor hukum dan perundang-undangan yang berlaku. “Ini bukan tentang tekanan atau paksaan. Kami hanya berjuang untuk hak-hak konstitusional kami, baik sebagai partai PDI-Perjuangan maupun Partai Buruh,” tegasnya.
Timbul juga menyampaikan harapan agar Bawaslu dapat menyelesaikan tugasnya tepat waktu. “Kami meminta rakyat Kabupaten Tapanuli Tengah untuk tetap semangat dan waspada terhadap segala bentuk gangguan yang bisa menghambat proses demokrasi ini,” pungkasnya.
Laporan ini menjadi sorotan publik, terutama dalam rangka menjaga kredibilitas pemilu di Tapanuli Tengah. Masyarakat berharap semua pihak dapat menjalankan tugasnya dengan adil dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. (KSC)
