KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap proyek jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang menyeret nama Topan Obaja Putra Ginting. Terbaru, KPK memeriksa dua pegawai negeri sipil (PNS) sebagai saksi, termasuk Sekretaris Dinas PUPR Sumut, Muhammad Haldun.
Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis, 10 Juli 2025. Dua saksi yang diperiksa yaitu Muhammad Haldun dan Ryan Muhammad. Keduanya dikonfirmasi terkait proyek-proyek strategis yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut 2025.
“Iya, saya diperiksa KPK terkait OTT kemarin. Sebagai Sekretaris Dinas PUPR, saya dimintai keterangan soal proyek-proyek jalan itu,” ujar Haldun saat dikonfirmasi kepada wartawan pada Jumat (11/7/2025).
BACA JUGA: KPK Temukan Bukti Baru, Buru Dalang Korupsi Proyek PUPR Jalan Sumut
Lebih lanjut, Haldun mengungkapkan bahwa KPK menanyakan apakah proyek pembangunan Jalan Sipiongot–batas Labuhanbatu Selatan (Labusel) senilai Rp96 miliar dan proyek Jalan Hutaimbaru–Sipiongot senilai Rp61,8 miliar telah tercantum dalam APBD 2025.
Kedua proyek tersebut menjadi sorotan setelah KPK mengungkap adanya dugaan suap dalam proses lelang dan pelaksanaannya. Total nilai proyek yang dikorupsi dalam kasus ini mencapai Rp231,8 miliar.
Lima Tersangka dan Uang Suap Rp231 Juta Disita
KPK sebelumnya telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Sumut. Mereka adalah:
– Topan Obaja Putra Ginting (TOP) – Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut
– Rasuli Efendi Siregar (RES) – Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut
– Heliyanto (HEL) – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut
– M. Akhirun Efendi Siregar (KIR) – Direktur Utama PT Dewa Nur Ginting (DNG)
– M. Rayhan Dalusmi Pilang (RAY) – Direktur PT Rantau Nauli (RN)
Dari OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp231 juta. Menurut KPK, uang itu merupakan sisa dari pembagian dana suap yang telah disalurkan sebelumnya.
“KPK menduga, pemberi suap menjanjikan komisi antara 10 sampai 20 persen dari nilai proyek. Dengan total proyek sebesar Rp231,8 miliar, diperkirakan dana suap yang disiapkan mencapai Rp46 miliar,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo.
Komitmen KPK Berantas Korupsi Proyek Infrastruktur
Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan dana besar dalam proyek infrastruktur yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan daerah. KPK menegaskan akan terus menelusuri aliran dana dan pihak-pihak lain yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan adanya aktor lain di lingkaran pemerintahan daerah maupun kontraktor pelaksana.
BACA JUGA: Gerbrak Desak KPK Periksa Gubernur Sumut Terkait Dugaan Korupsi PUPR, Siap Gelar Aksi di Jakarta
Masyarakat diimbau untuk terus mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan melaporkan setiap indikasi praktik suap dan gratifikasi. KPK juga membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang mengetahui adanya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dengan terus bertambahnya jumlah saksi yang diperiksa, publik menantikan perkembangan selanjutnya dalam kasus ini, termasuk kemungkinan adanya tersangka baru. (KSC)
