Penempatan kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumut harus dilakukan secara terbuka, fair, dan sesuai mekanisme Kemendagri dan BKN
KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut) menegaskan pentingnya Gubernur Sumut Bobby Nasution memilih pejabat eselon II yang berpengalaman dan kredibel dalam mengisi jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Hal ini menyusul rencana rotasi dan pengisian jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tengah berlangsung.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga menegaskan bahwa proses pengisian jabatan eselon II harus dilaksanakan secara fair, terbuka, dan transparan melalui uji kompetensi yang sesuai dengan regulasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
BACA JUGA: Gubernur Sumut dan Ombudsman Sumut Bahas Peningkatan Layanan Kesehatan, Pendidikan, dan Publik
“Siapa pun boleh ikut, mau dari dalam atau luar. Asalkan dia lulus uji kompetensi, layak, kredibel, dan bisa bertanggung jawab. Tapi yang paling penting adalah pengalamannya di bidang tersebut,” tegas Zeira kepada wartawan, Selasa (16/7/2025).
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengingatkan agar Pemprov Sumut tidak asal mengangkat pejabat tanpa melalui prosedur yang sah. Menurutnya, pengangkatan secara sepihak tanpa uji kompetensi yang sesuai mekanisme adalah tindakan yang melanggar aturan.
“Kalau sistemnya main tunjuk tanpa uji kompetensi, itu jelas tidak boleh. Semua sudah diatur dalam Permendagri dan peraturan BKN. Itu harus dipatuhi,” ujarnya.
Isu Pejabat Impor dan Dugaan Balas Jasa Politik
Berdasarkan informasi yang beredar, sejumlah jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Sumut disebut-sebut banyak diisi oleh pejabat “impor” dari luar provinsi, terutama dari kabupaten/kota yang sebelumnya aktif mendukung Bobby Nasution dalam Pilgub 2024.
Muncul dugaan bahwa penempatan tersebut merupakan bentuk balas jasa politik atas dukungan saat pemilihan gubernur. Namun, Zeira memilih untuk tidak berspekulasi lebih jauh terkait dugaan ini.
“Saya tidak bisa mengomentari soal itu, karena belum ada bukti atau keputusan yang menyatakan seseorang itu adalah tim sukses. ASN itu harus independen. Kalau benar dia tim sukses, harusnya sudah mundur dari ASN,” jelas Zeira.
Ia menekankan bahwa pegawai negeri sipil (PNS) tidak boleh menjadi bagian dari tim sukses dalam kontestasi politik. Jika terbukti, maka harus ada sanksi tegas berdasarkan aturan kepegawaian.
“ASN punya hak pilih, tapi tidak boleh jadi tim sukses. Kalau ada keputusan pengadilan yang menetapkan dia bagian dari tim kampanye, baru bisa ditindak. Tapi sebelum itu, kita harus anggap ASN tetap independen,” imbuhnya.
Dorongan Profesionalisme dan Transparansi
Komisi A DPRD Sumut berharap Gubernur Bobby Nasution dapat menjaga integritas birokrasi dengan tidak membawa kepentingan politik dalam pengisian jabatan struktural. Penempatan pejabat eselon II harus berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan rekam jejak yang jelas, bukan semata karena kedekatan pribadi atau latar belakang politik.
Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan responsif dalam melayani masyarakat Sumatera Utara.
“Kita tidak ingin pejabat yang hanya pintar dekat ke pimpinan, tapi lemah dalam kinerja. Kita butuh pemimpin OPD yang mampu menggerakkan roda pemerintahan dan menyelesaikan persoalan daerah secara nyata,” tegas Zeira.
BACA JUGA: Gubernur Sumut: Penyelenggaraan Event Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Publik Harus Ikut Awasi
Pengisian jabatan eselon II bukan hanya menjadi urusan internal pemerintahan, tetapi juga menjadi perhatian publik. Komisi A DPRD Sumut mengajak masyarakat dan media untuk terus mengawasi proses ini agar tidak terjadi penyimpangan.
Dengan uji kompetensi yang terbuka, akuntabel, dan sesuai aturan, diharapkan Pemprov Sumut dapat menghadirkan birokrasi yang profesional, melayani, dan bebas dari kepentingan politik sesaat. (KSC)
