REPORTER: Benny
EDITOR: Bambang Nazaruddin
KLIKSUMUT.COM | TAPANULI TENGAH – Sampai saat ini pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) belum mengeluarkan secara resmi sampai mana perkembangan kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jasa Pelayanan (Jaspel)
Kasus ini disoroti banyak pihak hingga sampai masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) bertanya-tanya sampai kemana kasus tersebut dibawa. Masyarakat menduga apakah kasus ini “masuk angin” atau “jalan di tempat”.
Sekretaris KNPI Tapteng, Raju Hutagalung yang didampingi Ketua BKPMRI Tapteng, Erman Sakti Hutabarat dan sejumlah pengurus lainnya mengatakan, organisasi kepemudaan dan masyarakat mendesak Kejatisu untuk segera menetapkan tersangka dan menangkap pelaku dugaan korupsi dana BOK-JASPEL tahun anggaran 2023 di Tapteng.
“Kasus dugaan Korupsi dana BOK dan Jaspel di Tapteng yang kini ditangani Kejatisu menyita banyak perhatian masyarakat Tapteng khususnya kami organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan mulai dari DPD KNPI Kabupaten Tapteng dan BKPMRI Tapteng ,” ujarnya, Rabu (21/8/24) sore.
Dikatakan Raju akhir dari proses hukum dari kasus BOK dan Jaspel menjadi penantian masyarakat Kabupaten Tapteng. Setelah terjadinya penggeledahan di dua lokasi yakni Kantor Dinas Kesehatan dan rumah kediaman mantan Kadis Kesehatan Tapteng ‘N’ pada, Selasa 13 Agustus 2024 beberapa hari yang lalu.
“Sampai hari ini belum ada kejelasan hukum pada dugaan korupsi konsorsium dalam kasus BOK dan Jaspel. Menurut pengamatan kami, dugaan kasus dugaan korupsi BOK dan Jaspel ini seharusnya sudah menetapkan tersangka karena sudah memenuhi dua alat bukti yakni pengakuan saksi dan hasil audit BPK,” jelasnya.
BACA JUGA: Di HUT RI ke-79, Raju Firmanda Desak Kejatisu Umumkan Tersangka Kasus BOK-Jaspel
Raju menjelaskan melalui konferensi pers hari ini, pihaknya mendesak Kejatisu bekerja profesional Transparan hingga secepatnya mengusut tuntas dan menangkap pelaku dugaan korupsi Dana BOK dan Jaspel Tapteng yang telah merugikan Negara.
“Kuat dugaan kami, bahwa hal ini merupakan konsorsium korupsi BOK dan Jaspel melibatkan sejumlah mantan pejabat tinggi atau mantan pejabat sebelum di Tapteng,” urainya.
“Jika Kejatisu tidak kunjung menetapkan tersangka hingga menangkap pelaku dugaan korupsi konsorsium BOK dan Jaspel, maka kami akan turun kejalan untuk menggelar aksi penyampaian pendapat dengan damai di kantor Kejatisu,” katanya lagi.
Raju juga mengucapkan terimakasihnya kepada seluruh elemen masyarakat yang masih terus bersama konsisten untuk mengawasi jalannya proses hukum terhadap kasus dugaan korupsi Dana BOK dan Jaspel .
“Kami sampaikan kepada abang dan kakak senior kami insan pers yang masih konsisten menjalankan peran dan fungsi pilar ke 4 demokrasi dalam hal ini yang terus mengabarkan dan memberikan informasi dan edukasi terdapat masyarakat kabupaten Tapteng,” tuturnya.
Masih kata Raju, kenapa ada penyampaian kata-kata konsorsium dalam konferensi pers hari ini. “Karna kita duga kuat bahwa ini tidak dikerjakan oleh satu orang saja, kita menduga kuat hal ini dikerjakan lebih dari satu orang dan aliran dananya kita duga kuat juga diarahkan kepada seseorang di luar pengguna anggaran,” terangnya.
Dirinya juga memaparkannya, dalam kasus ini ada beberapa berita telah terbit di media ternama. “Kita juga pernah membaca terkait hal itu dari salah satu media, ada nama dengan inisial K sebagai Kapuspenkum menyatakan bahwa, pihaknya menyatakan telah menduga kuat adanya keterlibatan seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
BACA JUGA: Kasus Dugaan Korupsi BOK-Jaspel Dinkes Tapteng Belum Terungkap, Diduga Dibekingi Orang Kuat
“Nah ini pula yang menjadi dasar kita mendesak Kejatisu untuk memperjelas status hukum dari BOK dan Jaspel. dan kita juga merasa keliru, kenapa pihak Kejagung sudah mengatakan ada yang tersangka namun di Kejatisu sendiri belum ada yang tersangka,” timpalnya.
“Kita juga memohon Kejatisu sendiri menjalankan tugas dengan profesional dan transparan. Sehingga harapan kita perkara dana dugaan korupsi BOK dan Jaspel ini sesegera mungkin dituntaskan agar tidak memunculkan isu-isu miring dan pandangan-pandangan negatif kepada penegak hukum,” pungkasnya, sembari Ketua BKPMRI Erman Sakti Hutabarat juga akan melayangkan surat audensi ke Kejatisu dan ditembuskan ke Bupati Tapteng dan Kejagung RI. (KSC)
