Guru Besar fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Sigit Riyanto menjelaskan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memiliki dasar hukum.
Menurut Riyanto, 75 pegawai KPK tersebut tidak pernah melanggar hukum atas etika. Sehingga ketika ada keputusan untuk menyingkirkan mereka lanjutnya, patut dicurigai sebagai upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baca juga: Smartfren Berhasil Tangani Lonjakan Traffic Data Ramadan dan Idul Fitri 1442 H
“Apalagi 75 pegawai ini adalah penyidik dan penyelidik yang menangani kasus-kasus penting, baik yang sudah dilakukan, sedang dilakukan, ataupun akan dilakukan oleh KPK. Jadi merupakan upaya yang terstruktur dan sistematis untuk melakukan pelemahan KPK,” kata Sigit.
Sigit mengatakan para akademisi akan terus menyuarakan penolakan terhadap penonaktiffan 75 pegawai KPK. Mereka juga menyatakan mendukung secara moral upaya ke-75 pegawai itu untuk melawan keputusan pimpinan KPK yang menonaktifkan mereka.
Dia menilai Presiden Joko Widodo memiliki kesempatan yang sangat baik untuk mencegah 75 pegawai itu agar tidak tersingkir dari KPK. (voaindonesia.com)
