KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Pemerintah berencana segera mengumumkan kebijakan work from home (WFH) satu hari per minggu sebagai langkah strategis merespons dampak konflik di Timur Tengah yang semakin memanas. Kebijakan ini diyakini mampu menekan konsumsi energi tanpa mengorbankan produktivitas nasional.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa skema WFH tersebut sedang dimatangkan dan akan segera diterapkan dalam waktu dekat.
“Enggak (ganggu produktivitas) kalau kita pilih dengan cermat,” ujar Purbaya usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Purbaya mencontohkan bahwa hari Jumat menjadi opsi paling ideal untuk penerapan WFH. Hal ini karena durasi kerja yang relatif lebih pendek dibandingkan hari lainnya, sehingga berpotensi memberikan efisiensi signifikan, khususnya dalam konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
BACA JUGA: Menteri ESDM Pastikan Pasokan Energi Aman Saat Arus Balik Mudik Idul Fitri 2026
“Kalau kita pilih hari Jumat, itu kan hari pendek. Jadi pasti ada penghematan BBM berapa persen,” jelasnya.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi cepat dalam menghadapi potensi tekanan ekonomi global, terutama akibat kenaikan harga energi yang dipicu konflik geopolitik.
Pemerintah menegaskan bahwa penerapan WFH hanya satu hari dalam seminggu tidak akan mengganggu produktivitas nasional. Purbaya menyebut sektor-sektor vital seperti industri manufaktur dan layanan publik tetap akan beroperasi normal sesuai kebutuhan.
“Untuk pabrik-pabrik yang memerlukan kerja terus-menerus, ya tidak harus WFH. Begitu juga pelayanan publik tetap berjalan. Jadi tidak masalah kalau cuma satu hari saja,” katanya.
BACA JUGA: Pemerintah Percepat Hilirisasi dan Perkuat Ketahanan Energi untuk Kemandirian Ekonomi
Langkah ini merupakan bagian dari strategi adaptif pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global. Konflik di Timur Tengah yang terus meningkat telah berdampak pada rantai pasok energi dunia, termasuk Indonesia.
Dengan kebijakan WFH terbatas ini, pemerintah berharap dapat menekan mobilitas harian masyarakat, mengurangi konsumsi BBM, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. (KSC)
TIM REDAKSI
