MEDAN | kliksumut.com – Kantor Hukum Eka Putra Zakran & Associates (EPZA) ajukan surat perihal perundingan bipartit kepada pimpinan PT. Laut United, Selasa (24/11/2020)
Surat permohonan perundingan Bipartit bernomor: 152/SPER-FB/EPZA/VI/2020 dilayangkan dalam rangka mengupayakan jalan terbaik dalam hal penyelesaian perselisihan tenaga kerja perusahaan tersebut.
Menurut Direktur Kantor Hukum EPZA, Eka Putra Zakran. SH, perundingan bipartit merupakan upaya-upaya terbaik di luar proses persidangan, selain mengedepankan asas kekeluargaan juga merupakan amanat undang-undang.
Surat Suara Pilkada Medan 3.388 Lembar Yang Rusak Segera Diganti
“Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan bahwa perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial,” sebut pengacara yang akrab di sapa Epza ini.
Epza menambahkan berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi oleh klien kami atas nama Rusman Sitohang selaku perkerja/buruh dan pimpinan PT. Laut United selaku pengusaha, kami sangat mengedepankan upaya-upaya pendekatan persuasif.
“Sejak dari awal kuasa hukum sampai saat ini Kantor Hukum EPZA tetap mengupayakan langkah-langkah komunikatif dan dialogis guna mendapatkan solusi terbhuk,” tuturnya.
Angka Kesembuhan Covid-19 di Kota Medan Capai Angka 5.899
Epza memaparkan, harapan kita dengan digelarnya perundingan bipartit nanti oleh pihak tersomasi, ada win-win solution, sehingga dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersengketa.
“Sebagai penasehat hukum, kita berupaya dulu untuk mengedepankan pendekatan dengan asas musyawarah mufakat, kecuali kandas dan tidak mempan lagi upaya diluar, maka akan ditempuh jalur peradilan,” tegasnya.
Epza memaparkan, untuk diketahui bahwa Rusman Sitohang, Pria 59 Tahun sudah bekerja di PT. Laut United sejak tanggal 4 Agustus 2009. Awalnya tidak pernah ada masalah, namun sejak tanggal 6 November 2020 muncul masalah akibat mutasi sepihak yang dilakukan pihak perusahaan tanpa dasar, tanpa pertimbangan yang jelas dan tanpa proses surat menyurat, sehingga membuat klien kami merasa dirugikan baik secara materil maupun immateriil.
Pegadaian Medan Imbau Nasabah Jangan Tertipu Lelang Online
“Agar menjadi perhatian serius bagi semua pihak, surat permohonan perundingan bipartit ini kami tembuskan juga kepada Ketua Komisi IX DPR-RI, Ketua Komisi E DPRD Sumut, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, Ketua Komisi II DPRD Medan, Plt. Walikota Medan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, Kapolres Belawan serta klien yang bersangkutan,” beber Epza.
“Sebelumnya, kami sudah melayangkan surat dengan nomor: 150/SPTS/EPZA/VI/2020 dan 151/SPTS/EPZA/IV/2020 perihal Teguran/Somasi satu dan dua, tapi belum mendapat respon yang baik, makanya untuk itu, merujuk pada ketentuan UU kami ajukan perundingan bipartit,” tutup Epza yang juga merupakan mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan. (BNL)
