Jika Pilkada Ditunda Tokoh CDOB Kota panton Labu Tawarkan Dua Opsi Ke Pemerintah Pusat

  • Whatsapp

LHOKSUKON | kliksumut.com – Terkait beredarnya kabar bahwa tidak adanya pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) di Aceh saat ini dikarenakan pemerintah pusat sedang Fokus menangani pandemi Corona Virus (Covid-19) dan persoalan keuangan Negara.

Hendra Nurdin Penasehat CDOB Kota Panton Labu senin (26/04/2021) menyatakan bahwa perjuangan Pemekaran CDOB Kota Panton Labu tetap bertahan sampai menunggu dibukanya kran Pemekaran oleh Pemerintah Pusat.

“Komitmen untuk bertahan ini adalah bukti konsistensinya Masyarakat kami menunggu ditandatangani PP Pemekaran Detada dan Desartada turunan UU No. 23 Tahun 2014.
Disini kelihatan bahwa yang tidak siap adalah Pemerintah Pusat itu sendiri di Jakarta”.

Baca juga: AHY Ungkap Hikmah Dibalik KLB Ilegal

Bacaan Lainnya


Dirinya menambahkan bahwa Generasi di wilayah CDOB Kota Panton Labu dalam 5 (lima) kecamatan akan mengawal secara estafet Kepemimpinan Panitia CDOB Kota Panton Labu. Perjuangan ini panjang, jadi butuh energi dan konsisten seluruh elemen masyarakat.

Selain itu menurutnya dengan ditundanya pilkada tahun 2022 merupakan sebuah kesempatan tukar tambah yang dapat dipergunakan dimana pemerintah pusat harus menyetujui permintaan Rakyat Aceh untuk memperpanjang dana Otsus tanpa batas dan menyetujui pemekaran wilayah di aceh.

Baca juga: Demokrat Sejak Awal Menolak jika pilkada ditiadakan tahun 2022 Dan 2023


Karena Kalau kita lihat Sesuai dengan ketentuan Pasal 201 ayat (3) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 rahun 2016, KPU kembali menegaskan Pilkada di Aceh tidak dapat digelar pada tahun 2022 dan harus dilaksanakan serentak pada tahun 2024.

“Jadi ada nilai tawar lain yang seharusnya tokoh-tokoh aceh perjuangkan, Pertama kita meminta dana otsus harus diperpanjang tanpa batas waktu karena bila dana otsus tidak diperpanjang maka akan berakhir ditahun 2027. Kedua karena desakan pemekaran bukan barang baru di aceh dalam lima tahun terakhir. Apalagi CDOB Kota Panton Labu kita deklarasikan kembali pada tahun 2017,” jelas Hendra.

Pos terkait