Segi ketentuan konstitusi kenegaraan dan praktek tradisi ketatanegaraan Indonesia, pada dasarnya Presiden RI mengusulkan calon tunggal Kapolri ke DPR-RI (hanya seorang calon).
Praktek tradisi ini karena proses konstitusional ketatanegaraan mengenai pengusulan calon Kapolri oleh Presiden RI kepada DPR-RI adalah tidak bersifat dan bukan bersifat pemilihan (selection antar sejumlah calon) serta tidak bersifat dan bukan bersifat persaingan (kompetition antar sejumlah calon).
Ketentuan dan praktek ini untuk menguatkan dan menegaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kapolri adalah hak prerogatif konstitusional Presiden RI.
Baca juga:Pemko Medan Siap Vaksinasi Covid-19
Segi praktek tradisi ketatanegaraan juga, DPR-RI Menyampaikan Persetujuan (Menyetujui) calon tunggal Kapolri yang diusulkan oleh Presiden RI. Hampir tidak ada ruang yang tersedia dan nyaris tidak ada titik yang tertinggal sebagai bahan argumentasi DPR-RI untuk Tidak Menyampaikan Persetujuan (Tidak Menyetujui) calon tunggal Kapolri.
Meski secara formal prosedural, DPR-RI berhak menolak atau tidak menyetujui. Penerimaan dan penyampaian Persetujuan DPR-RI selain karena merupakan faktor hak prerogatif konstitusional Presiden RI, juga karena faktor dukungan optimum dan maksimal terhadap sosok calon tunggal Kapolri yang diusulkan Presiden RI.
Sosok calon tunggal Kapolri, pada dasarnya dan biasanya memenuhi berbagai syarat-syarat dan kualifikasi yang ditentukan. Lagi pula sosok yang dicalonkan adalah simbol utama yang tertinggi dan terdepan dari sebuah institusi resmi kenegaraan, yang di dalamnya memiliki dan mengandung kata/frasa/diksi “Indonesia”, yaitu : POLRI (Kepolisian Negara Republik INDONESIA).
Baca juga: KONI Medan Dukung Taekwondo Jadi yang Terbaik Di PON 2024
Anatomi dan konfigurasi Parlemen Nasional (DPR-RI) berikut dengan pemetaan politik DPR-RI, pada dasarnya merupakan mitra strategis yang mendukung kebijakan, program, dan kegiatan yang baik dan positif dari Presiden RI yang mengusulkan calon tunggal Kapolri. Demikian juga dengan konteks kekinian dalam masa bakti periode kepemimpinan nasional Presiden RI Jokowi.
Ruang dan waktu konstitusional dimiliki oleh DPR-RI untuk menyampaikan Persetujuan. Ada sejumlah rangkaian kegiatan standar dalam tahapan pelaksanaan Fit and Proper Test di DPR-RI. Agenda dan konten kegiatan ini sebagai bahan masukan bagi DPR-RI ketika memutuskan menyampaikan Persetujuan (Menyetujui) calon tunggal Kapolri untuk diangkat oleh Presiden RI.
Proses ketatanegaraan ini menjadi kesempatan terbaik bagi DPR-RI untuk menunjukkan dan memastikan bahwa agenda penegakan NKRI, pembangunan Indonesia Maju, dan penguatan Persatuan Nasional adalah tugas dan tanggung bersama secara bergotongrorong.
Baca juga: 38 Wartawan Pemko Medan Kompeten 17 Tak Kompeten
Lembaga DPR-RI menjadi garda terdepan mengajak masyarakat dan bangsa Indonesia untuk menunaikan tugas dan tanggungjawab bersama mengukuhkan dan memastikan bahwa NKRI adalah sebuah Rumah Besar Kerakyatan, Kebangsaan, dan Kenegaraan Indonesia. Juga merupakan Rumah Bersama dan Milik Bersama sebagai tempat berkehidupan untuk menumbuhkan dan mengembangkan persaudaraan dan persahabatan yang otentik, konkrit, dan toleran.
DPR-RI dapat meniup terompet dan bisa membunyikan klakson untuk menunjukkan dan mengukuhkan “keagungan dan kebesaran” Indonesia. NKRI senantiasa dan semakin berdiri tegak dan berjalan utuh karena memiliki ideologi dan falsafah Pancasila dengan Nilai-Nilai Pancasila. Memiliki konstitusi UUD NRI Tahun 1945 dengan ketentuan konstitusi yang egaliter dan nondiskriminatif.
Memiliki motto dan etos semangat Bhinneka Tunggal Ika dengan prinsip-prinsip kebhinnekaan (kemajemukan) dan ketunggalan (kesatuan/keutuhan/kebersamaan). Proses ketatanegaraan dan prosedur konstitusional Persetujuan DPR-RI semakin mendukung posisi dan peran DPR-RI untuk menegakkan dan mengukuhkan Persatuan Nasional dan Membangun Indonesia Maju.
Baca juga: AFK Medan Komitmen Memajukan Futsal
Hak prerogatif konstitusional Presiden RI Jokowi mengusulkan calon tunggal Kapolri Listyo Sigit Prabowo kepada DPR-RI, sesungguhnya dan sejatinya melambangkan dan menyampaikan sejumlah pesan moral kenegaraan dan pernyataan kultural kebangsaan.
Presiden RI Jokowi “berkomunikasi” dengan tegas dan kuat akan perihal Keindonesiaan Indonesia Maju. Presiden RI Jokowi, juga “berpesan” dengan kuat dan terang benderang akan perihal Indonesia Maju yang inklusif, responsif, akomodatif, toleran, dan nondiskriminatif terhadap kebhinnekaan, kemajemukan, keberagaman masyarakat dan bangsa Indonesia.
Presiden RI Jokowi sungguh-sungguh serius, berkemauan kuat, dan bertekad bulat untuk memberitahukan dan mengingatkan ulang kembali bahwa NKRI ini adalah Rumah Besar Kerakyatan, Kebangsaan, Kenegaraan ; Rumah Besar Bersama sebagai Milik Bersama ; Rumah Besar yang Dijaga, Dikawal, Dirawat, Diorganisasikan Bersama. Setiap warga negara Indonesia dan semua warga masyarakat Indonesia berhak dan bertanggungjawab menunaikan Tugas Pengabdian Kenegaraan.
Baca juga: Netizen Medan Himpun Rp58 Juta untuk Bangun Jembatan Roboh
Tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada pendekatan mayoritas dan minoritas. Tidak boleh ada pembedaan perlakuan dan perlakuan berbeda terhadap asal usul dan latar belakang kepemimpinan secara diskriminatif primordial.
