REPORTER: Dody Ariandi
EDITOR: Wali
KLIKSUMUT.COM | LANGKAT – Pengamatan dari Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA) mengenai pasca seleksi PPPK Guru tahun 2023, sehingga menjadi sorotan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) karena penuh dengan permasalahan yang tumbuh dari komisi II Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPRD RI), rapat tersebut rangka tindak lanjut pembahasan rancangan peraturan pemerintah dari UU No. 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Langkat.
Atas laporan dari para guru ke Polda Sumut, diketahui penanganan sudah naik ke penyidikan hingga pihak kepolisian juga sudah lakukan pemeriksaan terhadap puluhan saksi termasuk guru honorer yang melaporkan kasus tersebut.
BACA JUGA: Unjukrasa Guru Honorer di Kantor Bupati Langkat, Diwarnai Aksi Dorong Pagar
Kasus dugaan kecurangan dan korupsi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pihak kepolisian dari Poldasu hingga ini masih mendalaminya kasus tersebut, sehingga Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat menilai selain penanganan yang lamban, kasus tersebut juga terkesan tertutup, Senin (25/3/2024).
Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA) Wahyu Ridhoni, S.IP. dengan keterangan tertulisnya mengatakan
“Pihak Aparatur Penegak Hukum (APH) tidak perlu mengeluarkan statemen yang hanya bersifat normatif. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan dari kepanitian seleksi Daerah PPPK Guru tahun 2023 yakni pelanggaran administrasi dan transaksional. Sebaiknya fokus untuk menyelidiki segala aturan-aturan administrasi tahapan seleksi PPPK Guru Tahun 2023. Walaupun dalam pelaksanaan seleksi PPPK Guru tahun 2023 masih banyak pelanggaran lainnya seperti adanya peserta seleksi PPPK Guru Tahun 2023 yang mana namanya ada terdaftar di Daftar Calon Tetap (DCT) Dapil 6. Terdapat salah satu tenaga honorer yang ada di Dinas PUPR Kab. Langkat, lulus pada tahapan seleksi PPPK Guru Tahun 2023, secara ketentuan peserta tersebut memiliki dapodik walaupun hanya formalitas,” terang Wahyu.
Aktivis kondang itu juga mengatakan kepada kliksumut.com. “Ngapain guru Sekolah Dasar (SD) mengurusi pembangunan di kantor PUPR,” ketus Wahyu.
Hal ini menurut dugaan dirinya sepertinya ada mekanisme pungli bergilir, sebab PH tidak dapat menetapkan tersangka atas pelaku yang melakukan pelanggaran pada tahapan seleksi PPPK Guru Tahun 2023 di Langkat.
Bersama kliksumut.com diruang aktifis Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA, Wahyu juga mengingatkan kepada Penegak Hukum (PH) yang menangani kasus ini, agar serius.
“Jangan pernah menzholimin gurumu demi kesenangan sesaat, sebab proses menggapai cita-cita hingga menjadi orang hebat tidak luput dari sentuhan tangan guru,” ujar Wahyu.
BACA JUGA: Miris, Guru Honorer di Langkat Galang Dana untuk Biaya Gugatan ke PTUN
Ia juga menambahkan bahwa karena motivasi menjadi guru adalah dorongan yang menyemangati insan untuk mewujudkan dalam keikhlasan.
“Menjadi guru adalah dorongan yang menyemangati insan untuk mewujudkan dalam keikhlasan, kasih sayang, dan idealisme untuk mendidik peserta didiknya,” tutup Wahyu, (KSC)
