KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang rumah terdampak bencana banjir dan longsor. Langkah ini bertujuan mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor pada akhir November 2025.
Bobby Nasution menegaskan, percepatan penerbitan SK menjadi kunci agar warga segera menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, terutama mereka yang rumahnya mengalami kerusakan ringan dan sedang.
Hal ini Bobby Nasution kemukakan dalam rapat koordinasi pendataan pascabencana secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari kediaman pribadinya di Komplek Tasbih Medan, Selasa (6/1/2026).
BACA JUGA: Bobby Nasution Dampingi Prabowo Tinjau Jembatan dan Pengungsi di Tapsel
Percepatan SK untuk Pemulihan Pascabencana
Dalam kesempatan itu, Bobby Nasition menyebutkan, hingga saat ini, sebanyak 15 kabupaten/kota di Sumut telah menerbitkan SK Rumah Terdampak Bencana. Sementara itu, Kota Tebingtinggi dan Kota Medan masih dalam proses penyelesaian SK. Adapun Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batubara tidak mengajukan penetapan SK.
“Kami akan menerbitkan SK Gubernur hari ini untuk mempercepat penyaluran bantuan ke masyarakat, sisanya akan kita sempurnakan, karena menurut BNPB, data boleh mendapat perbaikan ke depannya,” kata Bobby Nasution.
Bobby berharap, penerbitan SK tersebut mampu mempercepat pemulihan pascabencana di Sumut dan mengurangi jumlah warga yang masih bertahan di lokasi pengungsian.
Bantuan Sosial dan Stimulan Perbaikan Rumah
Bobby Nasution menjelaskan, masyarakat ingin kembali ke rumah dan mulai beraktivitas membutuhkan dukungan pemerintah agar pemulihan berjalan lebih cepat.
“Masyarakat kita yang ingin kembali ke rumah, membersihkan rumah mereka, kembali beraktivitas butuh bantuan dan ini yang disiapkan Kementerian Sosial dan BNPB, sehingga bisa mengurangi jumlah warga di pengungsian,” ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Sosial, pemerintah menyiapkan bantuan pascabencana sebesar Rp3 juta per keluarga untuk kebutuhan perabotan dan peralatan rumah tangga. Selain itu, pemerintah memberikan jaminan hidup Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan. Pemerintah Pusat juga menyalurkan bantuan modal usaha sebesar Rp5 juta per keluarga untuk rintisan usaha.
BACA JUGA: Pemprov Sumut Gelar Doa Lintas Agama Sambut 2026, Fokus Pemulihan Bencana
Kemensos juga menyiapkan santunan bagi korban meninggal dunia sebesar Rp15 juta per korban. Selain itu santunan luka berat sebesar Rp5 juta per korban. Pemerintah Pusat telah menyalurkan santunan tersebut kepada 111 ahli waris di Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Sibolga, dan Kota Padang Panjang.
Pemerintah Tekankan Kecepatan Pendataan
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskanBNPB akan menyalurkan bantuan berdasarkan data by name by address, sesuai usulan oleh pemerintah daerah.
“Kami melalui BNPB akan menyalurkan bantuan ini sesuai dengan data by name by address yang diberikan daerah, jadi daerah yang mengasesmen masyarakat yang terdampak, semakin cepat datanya terkumpul semakin cepat penyalurannya,” kata Saifullah Yusuf.
Sementara itu, BNPB mencatat besaran bantuan stimulan perbaikan rumah sebesar Rp15 juta untuk rumah rusak ringan. Sedangkan untuk rumah rusak sedang Rp30 juta, dan Rp60 juta untuk rumah rusak berat.
Mendagri, Tito Karnavian, meminta seluruh daerah terdampak banjir dan longsor segera menyelesaikan pendataan. Selanjutnya pemerintah daerah segera mengeluarkan penetapan SK agar masyarakat bisa segera kembali beraktivitas.
“Semua ini kuncinya kecepatan data, kalau cepat masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan sedang cepat mendapat bantuan, mereka bisa pulang, membersihkan rumah, mulai aktivitas, tanpa bantuan pemerintah masyarakat kita sangat survive, mereka jualan di dekat pengungsian, buat usaha kecil-kecilan, bayangkan kalau kita cepat menyalurkan bantuan ini akan lebih cepat pulih,” ujar Tito Karnavian. (KSC)
