EDITOR: Wali
KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Ratusan guru honorer di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, masih berjuang atas hak-hak mereka setelah dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023. Perjuangan mereka kini semakin intens, baik melalui laporan dugaan tindak pidana korupsi di Polda Sumut maupun gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.
Pada persidangan di PTUN Medan yang berlangsung tanggal 23 Agustus 2024, para guru honorer menghadirkan Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M., seorang ahli hukum tata negara dari Universitas Andalas. Dalam persidangan yang dihadiri ratusan guru honorer, Feri Amsari memberikan kesaksian yang memperjelas berbagai permasalahan dalam proses seleksi PPPK di Langkat.
BACA JUGA: Komnas HAM RI: Pemkab Langkat Melanggar HAM dalam Seleksi PPPK Tahun Anggaran 2023
Menurut Feri, salah satu masalah utama dalam seleksi PPPK ini adalah adanya nilai/penilaian Seleksi Teknis Kompetensi Tambahan (SKTT) yang tiba-tiba muncul sebagai kriteria dalam seleksi. Feri menjelaskan, “Seharusnya, jika ada SKTT dalam peraturan teknis, hal tersebut harus diumumkan sejak awal dalam pengumuman lowongan. Jika muncul tiba-tiba, ini jelas melanggar aturan dan merugikan hak orang lain.”
Feri menegaskan bahwa tindakan pemerintah daerah yang melakukan perubahan pengumuman dan penambahan kriteria seleksi secara mendadak adalah bentuk administrasi dan birokrasi yang tidak profesional. “Proses yang dilakukan oleh pemerintah tidak boleh dadakan. Jika prosesnya dilakukan secara mendadak, seperti yang terjadi di Langkat, ini sudah menyalahi aturan hukum dan merugikan banyak pihak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Feri juga menyebutkan bahwa ketidakprofesionalan dalam birokrasi ini bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurutnya, kesalahan ini seterang cahaya dan jelas menunjukkan ketidakadilan yang harus segera diperbaiki.
Dalam sesi pertanyaan dari kuasa hukum Pemkab Langkat, Feri dengan tegas menantang pihak tergugat untuk membuktikan bahwa pengumuman pelaksanaan SKTT telah sesuai dengan prosedur dan diumumkan sejak awal. “Jika bisa dibuktikan bahwa SKTT diusulkan dan disetujui sebelum pelaksanaan seleksi serta diumumkan dalam pengumuman awal, itu baik. Namun jika dilakukan setelah proses seleksi berjalan, maka ini jelas tidak profesional dan melanggar regulasi,” tegas Feri.
Di akhir persidangan, Feri Amsari menyampaikan kepada media bahwa kasus ini sebenarnya sederhana dan tidak perlu dibuat rumit. “Birokrasi pemerintahan daerah punya kesalahan yang terang benderang dan jelas, maka tugas pengadilan adalah memperbaikinya,” ujarnya.
BACA JUGA: 100 Saksi Diperiksa, Kadis Pendidikan Langkat Diduga Terima Uang dalam Seleksi PPPK 2023
Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, S.H., M.H., turut menyatakan bahwa proses seleksi PPPK di Langkat tahun 2023 melanggar berbagai ketentuan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan berbagai peraturan terkait lainnya. LBH Medan menuntut agar hak-hak para guru honorer yang dirugikan segera dikembalikan.
Dengan adanya kesaksian dan bukti yang dihadirkan di persidangan, diharapkan hakim dapat melihat dengan jelas ketidakadilan yang terjadi dan memberikan keputusan yang adil untuk mengembalikan hak-hak para guru honorer yang telah dirugikan. “Saya yakin hakim akan terpanggil untuk memperbaiki dan mengembalikan hak para guru,” tutup Feri Amsari. (KSC)
