Lebih lanjut Epza menyebutkan ada beberapa tuntutan mahasiswa kepada Kapolda Sumut diantaranya; menangkap dan memproses premanisme dan Revanda Bangun yang diduga menjadikan Rumdis sebagai lokasi prostitusi, melakukan tindakan pengancaman dan intimidasi terhadap wartawan yang meliput di rutan kelas II B tersebut, termasuk melindungi nyawa wartawan salah satu media online berinisial R.
“Nah, menyikapi demo mahasiswa tersebut, hemat saya tuntutan mereka sudah tepat. Kesimpulannya yang ditunggu sekarang. Harapan kita ada tindakan tegas dari Kemenkumham terhadap Karutan yang diduga telah melakukan penyelewagan tugas dan jabatan tersebut,” papar Epza.
BACA JUGA: Mahasiswa UINSU Magang Di Kantor Advokat EPZA Hadiri Persidangan Ketua KAMI
Agak aneh, tambah Epza, belakangan ini banyak wartawan yang mendapat teror, ancaman dan intimidasi. Padahal profesi wartawan dilindungi oleh Undang-Undang.
“Dalam UU No. 4 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Ayat (2) bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Ayat (3) bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Ayat (4) bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak,” jelas mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Medan ini.
