Masih menurut Epza, kedua orang kliennya yang merupakan anggota KSU-Serumpun yang bermitra dengan Kelompok Tani Silayang Koru sejahtera (SKS).
“Klien kami adalah anggota KSU-Serumpun sesuai dengan surat Kuasa penarikan Sartifikat Hak Miliknya ke badan Pertanahan Nasional (BPN) Pasaman Barat atau dimanapun berada, yang kemudian diserahkan kepada KSU-S, namun tidak pernah mendapatkan hasil, dan sertifikat tanahnya pun juga tidak pernah dimiliki oleh klien kami,” ucap Epza mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan ini.
Baca juga: Ketua KONI Apresiasi Program Pembinaan Prestasi FORKI Medan
Epza menambahkan, seharusya sertifikat tanah seluas kurang lebih 3 hektar tersebut, harus diserahkan kepada pemilik atau kliennya. Tapi semua sertifikat tanah tersebut, masih berada ditangan HS dan S.
“Anggota KSU-Serumpun memberikan kuasa atas sertifikat tanahnya kepada Koperasi Serba Usaha Serumpun, bukan kepada seseorang atau pribadi,” ungkapnya.
Baca juga: Wali Kota Medan: Dengan Kalaborasi Dapat Wujudkan Program Kerja
Atas dugaan pengusaan tanah tersebut, HS dan S dilaporkan dengan peristiwa pidana Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP pasal Pasal 372 jo 55 Ayat (1) KUHP. (Rel/BNL)








