REPORTER: Benny
EDITOR: Wali
KLIKSUMUT.COM | TAPTENG – Suasana politik di Tapanuli Tengah semakin memanas usai tersebar siaran langsung di media sosial yang menampilkan eks kader PDI-Perjuangan hadir dalam acara koalisi partai politik. Eksistensi mereka pun menjadi sorotan, terutama karena mereka terlihat mengenakan atribut PDI-Perjuangan.
Ketua Plt DPC PDI-Perjuangan Tapteng, Sarma Hutajulu, merespons situasi ini dengan tegas. Dalam pernyataannya pada Sabtu (7/9/2024), Sarma menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui pasti peran para eks kader tersebut di dalam koalisi tersebut.
BACA JUGA: Sarma Hutajulu Pertanyakan Independensi Komisioner KPU Tapteng: Penolakan Pendaftaran Paslon PDIP Memicu Kontroversi
“Kami tidak tahu kehadiran mereka di situ seperti apa. Sebagai mantan ketua dan sekretaris DPC PDI-Perjuangan, mereka seharusnya paham betul mekanisme partai,” ujarnya.
Sarma juga menekankan pentingnya menghormati mekanisme internal partai. Menurutnya, setiap partai politik memiliki aturan yang harus dijunjung tinggi oleh para kadernya.
“Partai pengusung pasti memiliki mekanisme internal yang harus dihormati. Oleh karena itu, mari kita saling menghormati agar tidak terjadi kesalahpahaman lebih lanjut,” ucap Sarma.
Pada hari yang sama, Sarma memimpin rapat DPC bersama PAC PDI-Perjuangan Tapteng dengan tujuan mensolidkan struktur kepengurusan partai.
“Kader PDI-Perjuangan wajib mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai serta keputusan DPP,” tegasnya.
Dukungan untuk Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis
Dalam kesempatan itu, Sarma juga mengingatkan bahwa DPP PDI-Perjuangan telah resmi mengusung Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah.
“Bagi kader yang tidak mendukung, kami akan memberikan sanksi organisasi, dimulai dari peringatan,” ungkapnya.
Isu Pemalsuan Tanda Tangan
Menanggapi isu pemalsuan tanda tangan yang sempat ramai dibicarakan, Sarma mengaku belum menonton siaran langsung dari Ronal Pakpahan terkait tudingan tersebut. Namun, dia menekankan bahwa keputusan pembebasan tugas ketua dan sekretaris sudah jelas tertuang dalam Surat Keputusan (SK).
“Saya belum melihat langsung siaran tersebut, jadi saya tidak bisa memberikan tanggapan. Namun, terkait pembebasan tugas, itu sudah diatur jelas dalam SK. Jika ada yang bilang belum menerima, mungkin mereka belum mendapatkan fisik suratnya, tapi itu bukan tugas kami. Itu tugas DPP untuk memberitahukan secara resmi,” jelas Sarma.
Sarma juga menyebutkan bahwa dirinya telah mencoba menghubungi Ronal untuk hadir dalam pendaftaran resmi, namun Ronal memberi alasan sedang menghadiri acara pesta di perbatasan.
Soal dugaan pemalsuan tanda tangan, Sarma dengan tegas membantah tuduhan tersebut. “Kami tidak pernah menyuruh siapa pun untuk memalsukan tanda tangan. Bahkan, menggunakan tanda tangan kami sendiri saja sudah melelahkan, apalagi memalsukannya,” candanya.
BACA JUGA: KPU Tapteng Tolak Pendaftaran Pasangan Masinton – Mahmud, Massa Pendukung Geram
Sarma pun meminta bukti fisik terkait tuduhan pemalsuan tersebut. “Tolong sampaikan bukti fisiknya kepada kami. Saya siap bertanggung jawab kapan pun dan di mana pun,” tutup Sarma dengan tegas.
Kehadiran eks kader PDI-Perjuangan dalam koalisi partai politik menimbulkan tanda tanya di tengah dinamika politik Tapanuli Tengah. Sarma Hutajulu, selaku Ketua Plt DPC PDI-Perjuangan Tapteng, menegaskan bahwa setiap kader wajib mengikuti aturan partai, dan pihaknya akan menindak tegas kader yang melanggar. Isu pemalsuan tanda tangan pun disikapi dengan permintaan bukti konkret, sekaligus bantahan keras dari Sarma atas tuduhan tersebut. (KSC)
