Dukung Program Prestice: Biro Hukum Pemprov Sumut Targetkan Bangun 3 Ribu Posbakum Berdiri Hingga Akhir 2025

Dukung Program Prestice: Biro Hukum Pemprov Sumut Targetkan Bangun 3 Ribu Posbakum Berdiri Hingga Akhir 2025
GENJOT PENDIRIAN POSBAKUM: Biro Hukum Pemprov Sumut menargetkan membangun 3 Ribu Posbakum yang berdiri di desa dan kelurahan di Sumut hingga Akhir tahun 2025. (FOTO: Ist)

KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai bagian dari implementasi Program Restorative Justice (Prestice). Dalam upaya mendukung keberhasilan program, terdapat 2 ribu Posbakum telah berdiri di desa dan kelurahan hingga September, dari target 3 ribu Posbakum tahun 2025.

Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumut, Aprilla Siregar, menjelaskan bahwa pencapaian ini cukup signifikan mengingat Program Prestice baru diluncurkan tahun ini.

BACA JUGA: Gubernur Bobby Nasution dan Kajati Sumut Bahas Program Restorative Justice

“Data kami hari ini sudah mencapai 2 ribu Posbakum, dan target kami sampai akhir tahun ini 3 ribu Posbakum,” ujar Aprilla dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Jl. Diponegoro, No. 30, Medan, Jumat (26/9/2025).

Posbakum ini berperan penting sebagai garda terdepan penyelesaian masalah hukum masyarakat dengan pendekatan Restorative Justice. Melalui Posbakum, warga yang terjerat kasus ringan dapat memperoleh bantuan hukum tanpa harus menempuh jalur pengadilan yang panjang dan melelahkan.

BACA JUGA: Gubsu Gandeng Kapolda Sumut Perkuat Kolaborasi PRESTICE Demi Sumut Aman dan Berkelanjutan

Sementara Kabag Bantuan Hukum Pemprov Sumut, Bambang Harianto, menambahkan bahwa keberadaan Posbakum telah memberikan dampak positif nyata.

“Sudah lebih dari 100 kasus ringan, seperti perkelahian antarwarga dan pencurian kecil, berhasil diselesaikan melalui mediasi di Posbakum. Ini bukti nyata bahwa Posbakum benar-benar bekerja efektif,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Untuk memperkuat kualitas layanan, Pemprov juga menyiapkan pelatihan khusus bagi paralegal desa dan kelurahan, baik perangkat desa maupun non-ASN, agar mampu melakukan mediasi sesuai prosedur hukum yang berlaku.

BACA JUGA: Program Restorative Justice, Pemprov Sumut dan Kanwil Kemenkum Gelar Sosialisasi kepada Kepala Desa/Lurah

Meski mendapat dukungan yang kuat, tantangan anggaran masih menjadi kendala. Dalam APBD 2025, belum ada anggaran khusus untuk Posbakum, namun melalui P-APBD, Pemprov mengalokasikan dana sekitar Rp300 juta untuk sosialisasi di delapan kabupaten/kota. Beruntung, Kementerian Hukum dan HAM memberikan bantuan sehingga program ini dapat berkembang lebih cepat.

Peluncuran resmi Program Prestice direncanakan pada November 2025. Dengan semakin banyaknya Posbakum yang terbentuk, Pemprov Sumut berharap lembaga ini dapat menjadi benteng keadilan bagi masyarakat kecil di seluruh wilayah Sumatera Utara. (KSC)

Pos terkait