KLIKSUMUT.COM | DAIRI – Upaya konfirmasi awak media terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karing, Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi, menemui kendala. Ketua BUMDes Karing, Ronel Angkat, tidak berada di kantor saat hendak ditemui, memicu dugaan kurangnya transparansi dalam pengelolaan usaha desa tersebut.
Awak media mendatangi Kantor Desa Karing untuk melakukan konfirmasi langsung terkait kegiatan dan pengelolaan BUMDes. Namun, Sekretaris Desa Karing bermarga Limbong menjelaskan bahwa BUMDes tidak memiliki kantor khusus.
“Tidak ada kantor BUMDes Karing, jadi kalau ada pertemuan biasanya dilaksanakan di kantor desa,” ujar Sekdes, kemarin.
Ia juga mengungkapkan bahwa pengurus BUMDes jarang berada di kantor desa kecuali saat ada rapat. “Jarang pengurus datang ke kantor desa, bang. Kalau ada pertemuan baru mereka hadir,” tambahnya.
Saat dikonfirmasi mengenai keberadaan Ketua BUMDes, Sekretaris Desa mencoba menghubungi Ronel Angkat melalui telepon seluler. Dalam percakapan tersebut, Ronel menyampaikan bahwa dirinya sedang berada di ladang.
BACA JUGA: Pemprov Sumut Tawarkan KEK Sei Mangkei dan BRT ke Investor Jepang
“Sedang menyemprot di ladang,” jawabnya singkat.
Ketidakhadiran Ketua BUMDes saat hendak dikonfirmasi memunculkan dugaan bahwa yang bersangkutan menghindari awak media. Hal ini menimbulkan kesan adanya hal yang ditutup-tutupi dalam pengelolaan BUMDes Karing.
Berdasarkan keterangan Sekretaris Desa, BUMDes Karing menjalankan usaha pertanian berupa penanaman cabai merah dan kunyit dengan luas lahan sekitar satu hektare, serta penyertaan modal sebesar Rp105 juta.
Cabai merah diketahui telah dipanen pada Oktober 2025. Namun, hasil panen tersebut diduga tidak sesuai harapan.
“Dari hasil keseluruhan panen cabai, hanya mendapat sekitar tujuh juta rupiah kotor,” ungkap Sekdes.
Sementara itu, tanaman kunyit hingga kini belum memasuki masa panen.
Situasi ini semakin menjadi sorotan karena Ketua BUMDes Karing diketahui merupakan suami dari Kepala Desa setempat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam pengelolaan keuangan desa.
BACA JUGA: Warga Perbaungan Digegerkan Penemuan Mayat Pria di Kebun Sawit Adolina, Ini Identitas Korban
Dalam berbagai regulasi, termasuk Permendesa Nomor 3 Tahun 2021, ditegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes. Oleh karena itu, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui serta meminta laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa.
Masyarakat Desa Karing dapat meminta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, seperti Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maupun Inspektorat Daerah guna memastikan pengelolaan BUMDes berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, Ketua BUMDes Karing belum memberikan keterangan resmi secara langsung kepada awak media. (KSC)
REPORTER: Juniker Berutu








