REPORTER: Dody Ariandi
EDITOR: Wali
KLIKSUMUT.COM | BINJAI – Situasi panas menyelimuti SMAN 7 Binjai pada Selasa pagi (5/11/2024) setelah aksi protes besar-besaran yang dilakukan oleh ratusan siswa di lingkungan sekolah. Aksi ini menjadi viral di media sosial setelah rekaman video amatir menunjukkan para siswa meluapkan ketidakpuasan mereka terkait sejumlah kebijakan sekolah yang dianggap memberatkan.
Demo tersebut dipicu oleh kenaikan SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) yang tiba-tiba dari Rp 30 ribu menjadi Rp 50 ribu per bulan, tanpa ada penjelasan dari pihak sekolah. Selain itu, para siswa menyoroti pengutipan dana tambahan setiap kali ada acara besar, seperti perayaan 17 Agustus, yang dinilai tidak transparan dan terus membebani orang tua mereka.
BACA JUGA: Kejari Binjai Tahan 6 Tersangka Kasus Penyelewengan Dana BOS dan Komite di Sekolah MAN, Salah Satunya Kepala Sekolah
Dalam aksi tersebut, para siswa terlihat menyebut-nyebut nama Kepala Sekolah SMAN 7 Binjai, Khaidir Nasution, yang mereka anggap bertanggung jawab atas kebijakan yang dianggap merugikan ini. Demonstrasi yang berlangsung di area sekolah ini memperlihatkan siswa yang berkumpul sambil bersorak, menuntut kejelasan dan transparansi dari pihak sekolah.
Kritik Terhadap Fasilitas dan Kebijakan Sekolah
Selain masalah biaya, para siswa juga mengeluhkan fasilitas sekolah yang dinilai kurang memadai dan tidak ada perkembangan signifikan. Keluhan ini semakin memperkuat aksi protes mereka, menuntut perubahan dan perhatian lebih dari pihak sekolah untuk meningkatkan kualitas fasilitas demi kenyamanan dan keberlangsungan kegiatan belajar mengajar.
“Di angkatan 2022, SPP hanya Rp 30 ribu, tapi sekarang naik jadi Rp 50 ribu. Kami merasa ini terlalu mendadak dan memberatkan,” ungkap seorang siswa yang ikut dalam aksi tersebut.
Dugaan Manipulasi NIP Kepala Sekolah
Tak hanya memprotes kebijakan SPP, para siswa juga mengangkat isu dugaan manipulasi Nomor Induk Pegawai (NIP) Kepala Sekolah. Mereka mencatat adanya perubahan NIP di beberapa dokumen ijazah siswa yang lulus pada tahun 2014 hingga 2017, yang mencantumkan NIP Khaidir sebagai 19610713 199001 1 001. Namun, pada 2019, NIP tersebut diduga berubah menjadi 19670713 199001 1 001, yang menimbulkan pertanyaan apakah ini sengaja dilakukan untuk memperpanjang masa jabatannya sebelum mencapai usia pensiun.
Beberapa sumber mengungkapkan bahwa Khaidir seharusnya sudah memasuki masa pensiun pada tahun lalu, tetapi ia masih memegang jabatan sebagai kepala sekolah hingga kini.
Ketika dikonfirmasi oleh wartawan, Khaidir menyatakan bahwa NIP-nya yang benar adalah 19670713 199001 1 001 dan menjelaskan bahwa perubahan tersebut disebabkan oleh “kesalahan pada SK pengangkatan masa itu.”
Desakan Penyelidikan dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda
Menanggapi permasalahan ini, DPD Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (DPD ALAMP AKSI) Binjai-Langkat mengeluarkan pernyataan tegas, meminta Polda Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk segera melakukan investigasi terkait dugaan manipulasi data kepegawaian Kepala Sekolah SMAN 7 Binjai. Mereka mendesak agar pihak berwenang mengusut tuntas kasus ini demi menjaga integritas lembaga pendidikan dan memastikan tidak ada penyelewengan jabatan.
BACA JUGA: Meriahkan Gebyar Sekolah Sehat, Pemko Kota Binjai Laksanakan Senam Massal Pelajar
“Kasus ini tidak hanya soal kenaikan SPP atau pengutipan dana acara, tetapi juga soal transparansi dan akuntabilitas seorang pemimpin sekolah. Kami meminta aparat hukum segera bertindak,” ujar perwakilan DPD ALAMP AKSI Binjai-Langkat.
Aksi protes ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan keprihatinan di masyarakat, khususnya orang tua murid. Harapan pun muncul agar pihak berwenang memberikan perhatian serius untuk menuntaskan dugaan pelanggaran dan memastikan kejelasan informasi yang diterima siswa dan orang tua mengenai pengelolaan dana di SMAN 7 Binjai.(KSC)
