Cegah Stunting, Wakil Wali Kota Sibolga Buka Kegiatan Advokasi dan KIE

Cegah Stunting, Wakil Wali Kota Sibolga Buka Kegiatan Advokasi dan KIE
Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing membuka kegiatan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Promosi dan KIE Pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam rangka percepatan penurunan stunting.

SIBOLGA | kliksumut.com – Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing membuka kegiatan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Promosi dan KIE Pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam rangka percepatan penurunan stunting, serta penguatan komitmen pelaksanaan program Bina Keluarga Balita Holistik Integritas (BKB HI), yang dilaksanakan di Aula Nusantara II Kantor Wali Kota Sibolga, Pada Rabu (12/10/2022) pagi.

Kegiatan ini dimotori oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP & KB) Provinsi Sumatera Utara yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Sibolga melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPP & KB).

BACA JUGA: Kompetisi Ditunda, PSMS Tetap Fokus Latihan

Kadis PP & KB Sibolga, Richard M.Pangaribuan, Apt., M.Kes, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antar OPD/Pemangku kepentingan dalam rangka percepatan penurunan stunting di kota sibolga melalui pengasuhan 1000 HPK.

Sementara itu, Sambutan Kadis PP & KB Sumut, yang dibacakan oleh siti kausyiah ginting, S.Sos.,M.Si.,mengatakan bahwa pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam rencama pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2022-2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4 peresn pada tahun 2021 menjadi 14 persen pada tahun 2024.

“Berdasarkan hasil studi status gizi Indonesia tahun 2021, angka stunting di provinsi sumatera utara adalah 25,8 persen. Hal ini berarti setiap 4 orang anak terdapat 1 orang anak yang stunting. Angka stunting tertinggi berada di kabupaten Mandailing Natal sebesar 47,7 persen dan angka stunting terendah berada di kabupaten Deli Serdang sebesar 12,5 persen,” jelasnya.

Pos terkait