“KUHP tidak lagi dipandang sesuai dengan dinamika hukum Indonesia, maka diperlukan pembaruan,” kata Pratondo.
RUU KUHP terdiri dari 600 pasal. Untuk menghimpun masukan dan menyamakan persepsi, maka perlu diadakan sosialisasi dan dialog publik mengenai RUU tersebut. Sosialisasi tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden, yang menyebutkan perlunya sosialisasi kepada seluruh masyarakat.
BACA JUGA: Lantik Pengurus Wilayah BKMT Sumut, Gubernur Berpesan Tingkatkan Peran di Masyarakat
Sehingga RUU KUHP dapat menjadi payung hukum yang baik, efektif, dan dapat diimplementasikan bagi seluruh rakyat Indonesia. “Pembentukan KUHP ini merupakan produk hukum milik Bangsa Indonesia,” kata Pratondo.
Turut hadir Kepala Kepolisian Daerah Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Wakajati Sumut Asnawi, Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Nasution. Turut menjadi peserta dialog publik tersebut di antaranya akademisi, pimpinan universitas, pemimpin media, mahasiswa dan lainnya. (Wl)
