JAKARTA | kliksumut.com – Maraknya kasus korupsi di tubuh perusahaan pelat merah, Menteri BUMN Erik Thoir akan mengungkap korupsi yang terjadi karena ketidakjelasan pera BUMN dalam menjalankan fungsi ekonomi dan pelayanan publik mereka.
“Sebab karena garis merahnya tidak jelas, akhirnya para direksi mencampuradukkan antara penugasan dan bisnis yang benar. Karena itu terjadi banyak kasus korupsi, beberapa tahun ini saja sudah ada 53 kasus korupsi di BUMN,” ucapnya lewat video conference pada Kamis (2/7/2020) dikutip dari cnnindonesia.com.
Maka Erick akan mengatasi masalah tersebut, pihaknya tengah memperbaiki ketidakjelasan itu. Perbaikan dilakukan dengan membuat peta peran BUMN ke dalam tiga klasifikasi, yaitu pelayanan publik, nilai ekonomi, dan yang ditugaskan keduanya atau 50:50.
Baca juga : Rumah Sakit BUMN di Jadikan Satu Menjadi Holding
Sehingga untuk sementara perusahaan yang bersifat korporasi dan tak dibebani penyaluran subsidi seperti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dan Bank Mandiri ditugaskan menyetor dividen kepada negara.
Sebab BUMN yang masuk dalam fungsi pelayanan publik, ia menyebut PT PLN (Persero) dan PT Pupuk Indonesia (Persero) merupakan contohnya. BUMN tersebut tugasnya bisa diarahkan pada penyaluran bantuan kepada masyarakat karena sering mendapat titipan untuk menyalurkan subsidi ke masyarakat.
“Ada juga yang campur kayak BRI di mana Bank sangat heavy support (banyak membantu) UMKM dan penyaluran KUR atau pun Pegadaian yang memang berbisnis tapi sangat membantu masyarakat,” jelasnya.
Selain untuk menghindari potensi korupsi, pemetaan klasifikasi dinilainya efektif dalam mengukur kinerja jajaran direksi. Lebih lanjut, Erick juga mengubah akuntabilitas pembiayaan kewajiban pelayanan publik (PSO) yang sebelumnya merupakan tanggung jawab BUMN menjadi formalisasi pendanaan pemerintah.
Baca juga : 6 Direksi Pertamina Diberhentikan Erick Thohir
Artinya, pemerintah berkewajiban menyertakan pendanaan dalam setiap kebijakan subsidi.
“Tugas PSO kalau menjadi tanggung jawab tetap BUMN tidak sehat. Makanya kami membuat formula kalau penugasan pemerintah dibedakan bukunya. Supaya PSO berjalan, korporasi berjalan pendanaan langsung dari pemerintah jangan pakai cash flow (keuangan) BUMN terus,” pungkasnya. (red)
