LABUHANBATU | kliksumut.com – Berdalih overload (melebihi kapasitas), oknum KPLP Kelas II A Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu Dimas Eka Putra nekat pindahkan 20 orang narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II B Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) Jumat (29/12/2023), salah satunya SAK, napi yang belum memiliki keputusan hukum tetap (Ingkrah) ini turut dipindahkan.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Divisi Inteligen dan Investigasi DPC Gerakan Anti Narkoba Nasional (GANN) Kabupaten Labuhanbatu Dede Julfahri alias Deka yang notabenenya pernah menjalani pembinaan sebagai narapidana di LP Kelas II A Rantauprapat ini kepada kliksumut.com Sabtu (30/12/2023) di Rantauprapat.
BACA JUGA: Terkait Dugaan Oknum Penyidik Polres Labuhanbatu Terima Upeti, Kapolres Diminta Bertindak Tegas
Menurut Deka, proses pemindahan puluhan napi dari Lapas Kelas II A Rantauprapat ke Lapas Kelas II B Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) dengan dalih overload ini hanyalah modus oknum KPLP saja, pasalnya sejak dahulu LP Kelas II A Rantauprapat itu memang sudah dalam keadaan overload namun jarang sekali ada pemindahan.
Beliau menduga pemindahan puluhan napi itu bukan disebabkan overload, namun dikarenakan adanya persaingan bisnis haram antara napi dengan napi lainnya yang menjalankan bisnis haramnya didalam Lapas, sehingga besar kemungkinan pemindahan puluhan napi itu dilakukan karena adanya request (permintaan) dari salah satu napi kepada oknum KPLP Kelas II a Rantauprapat.
Dugaannya itu dikuatkan dengan turut dipindahkannya salah satu napi berinisial SAK warga Rantauprapat yang notabenenya sedang menjalani pembinaan terkait kasus kepemilikan narkotika jenis sabu yang hingga saat ini belum memiliki keputusan hukum tetap (ingkrah) atas proses banding yang diajukan pihak JPU ke Mahkamah Agung (MA) di Jakarta.
Dijelaskannya lagi, bukan rahasia umum saat ini para gembong-gembong besar narkotika jenis sabu sedang menjalani pembinaan di dalam LP Kelas II A Rantauprapat diantaranya berinisial FER, TEO dan DANG, ketiga napi ini diketahui sebagai saingan bisnis haram dari napi berinisial SAK yang turut dipindahkan ke Lapas Kelas II B Si Borong-borong Kabupaten Tapanuli Utara.
“Gimana sudah jelas pak, jadi intinya , overload hanya sebagai dalih agar oknum KPLP itu bisa pindahkan puluhan napi ke Siborong-borong, jadi dugaan saya pemindahan itu terjadi karena ada request atau permintaan dari salah satu dari tiga gembong narkoba yang saya sebutkan tadi, dugaan saya ini bukan tidak berdasar, lama saya menjalani pembinaan didalam sebagai napi, bahkan sampai saat ini masih banyak anggota saya di dalam LP itu, makanya saya tahu segala permainan yang ada didalam,” jelas Deka.
“Logikanya, siapa yang gak tahu SAK itu siapa, terus FER, TEO dan DANG itu siapa, gembong narkoba kan, jadi dugaan saya ini bukan gak berdasar, mungkin saja diantara ketiga gembong ini merasa tersaingi oleh SAK, atau mereka bergabung menyatukan kekuatan untuk memindahkan SAK ke LP Borong-borong, padahal kita tau belum ada keputusan ingkrah dari MA terkait kasus SAK itu, jadi kok bisa dipindahkan, dipaksain kali kayaknya pemindahan itu,” tambahnya.
“Anehkan, seorang napi yang belum memiliki keputusan hukum tetap (ingkrah) dari MA karena proses banding (Kasasi) yang diajukan JPU bisa dipindahkan keluar daerah begitu saja, apa oknum KPLP ini gak baca dulu peraturan tentang pelaksanaan teknis penahanan narapidana, boleh gak napi yang belum memiliki keputusan hukum tetap (ingkrah) dipindahkan,” terangnya.
Terpisah, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas II A Rantauprapat Herliadi saat dikonfirmasi kliksumut.com via pesan singkat WhatsApp Minggu (31/12/2023) membantah dugaan adanya request salah satu gembong narkoba kepada pihaknya, namun pemindahan 20 orang napi ke LO Kelas II a Si Borong-borong itu dikarenakan ruang tahanan sudah overload, sekaligus mencegah gangguan keamanan jelang Tahun Baru 2024.
BACA JUGA: Sertijab Kapolres Labuhanbatu Digelar, AKBP Dr Benhard L Malau Gantikan AKBP James
“Wlkmslm ww bang rudi,,,iya mmng betol ada pemindahan 20.org wbp dlm rangkan mengurangi over kapasitas dan cegah gangguan keamanan menjelang tahun baru 2024,” demikian isi jawab Kalapas melalui WhatsApp yang diterima kliksumut.com.
Usai membalas chat kliksumut.com, Kalapas Kelas II A Rantauprapat langsung menghubungi awak media via panggilan whatsapp dan menjelaskan bahwa napi yang belum memiliki keputusan hukum tetap pada proses kasasi seperti SAK bisa saja dipindahkan, sebab tidak ada lagi proses sidang di Pengadilan Negeri setempat yang nantinya wajib dihadiri napi tersebut.
“Jadi beda bang, napi yang belum miliki keputusan hukum tetap di PN dengan napi yang belum memiliki keputusan hukum tetap ditingkat Kasasi,” jawab Kalapas lagi. (RDs)
