KLIKSUMUT.COM | LANGKAT – Kolaborasi Kejari Langkat dan Kejati Sumut membuktikan komitmennya dalam penegakan hukum lingkungan hidup.
Korps Adhyaksa resmi melayangkan ultimatum keras kepada Alexander Halim alias Akuang alias Lim Sia Cheng, terpidana mafia kasus perusakan hutan Suaka Margasatwa (SM) Karang Gading.
Tindakan hukum ini menjadi perwujudan konkret dari roda kerja yang jeli memetakan celah, lugas bertindak tanpa kompromi, dan berorientasi total demi menumpas kejahatan lingkungan.
BACA JUGA: Kasasi Akuang Kembali Sorot Alih Fungsi Hutan di Langkat
Menutup Rapat Celah Pelarian dan Manuver Hukum
Korps Adhyaksa memperlihatkan kecermatan analisis yang jeli dalam membaca setiap gerak-gerik terpidana. Mengetahui Alexander Halim mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) lewat Pengadilan Negeri Medan, pihak kejaksaan langsung mentahkan strategi tersebut.
Secara yuridis, langkah hukum luar biasa itu ditegaskan tidak berdaya untuk menangguhkan atau menggagalkan pelaksanaan eksekusi dari vonis kasasi Mahkamah Agung (MA).
Tidak berhenti di situ, kejelian taktis Kejaksaan kembali dibuktikan dengan memblokir seluruh jalur pelarian lintas wilayah.
Melalui Asisten Intelijen Kejati Sumut, permohonan surat Pencegahan dan Penangkalan (Cekal) telah dilayangkan resmi ke Kejaksaan Agung.
Langkah antisipatif ini guna memastikan mafia hutan kehilangan ruang gerak untuk kabur ke luar negeri dan dipaksa tunduk pada proses pidana di dalam negeri.
Ultimatum Keras Tanpa Toleransi dan Kompromi
Sikap tegas tanpa pandang bulu diperlihatkan melalui kepatuhan mutlak terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Pria yang dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, kewajiban membayar denda, serta uang pengganti kerugian negara ini diminta segera menyerahkan diri pekan ini.
Kasi Penkum Kejati Sumut, Rizaldi, menegaskan bahwa pihak kejaksaan tidak akan memberikan toleransi atau ruang bagi terpidana untuk mengulur-ulur waktu. “Surat panggilan sudah dikirim dan telah diterima oleh keluarganya. Apakah yang bersangkutan akan hadir secara kooperatif atau tidak, kita lihat dalam minggu ini,” tegas Rizaldi saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (18/9/2026).
Rizaldi menambahkan, jika panggilan pertama hingga ketiga diabaikan, prosedur penangkapan langsung siap diluncurkan di lapangan. “Kami layangkan panggilan kedua dan ketiga. Jika Alexander tetap tidak hadir, maka tim jaksa eksekutor dipastikan melakukan upaya jemput paksa,” lanjutnya tanpa ragu.
BACA JUGA: PN Medan Vonis Akuang dan Kades Tapak Kuda 20 Tahun Penjara Dalam Kasus Penguasaan Lahan Suaka Margasatwa
Meruntuhkan Keangkuhan Mafia, Menegakkan Supremasi Hukum
Pelaksanaan eksekusi pidana badan yang bergulir minggu ini merupakan manifestasi penumpasan keserakahan mafia tanah, sekaligus restorasi kehormatan ekosistem SM Karang Gading yang telah didegradasi.
Lewat taring tim jaksa eksekutor, lembaga kejaksaan siap mematahkan setiap upaya pembangkangan hukum dari terpidana.
Batas waktu hingga penghujung pekan ini menjadi titik uji final bahwa Alexander Halim wajib patuh dan takluk di bawah supremasi hukum.
Tindakan berani Kejari Langkat bersama Kejati Sumut ini menyuarakan pesan tegas kepada khalayak “tidak ada ruang aman bagi perusak alam, dan keadilan yudisial pada akhirnya akan selalu melumpuhkan kejahatan”. (KSC)
Reporter: Dody Ariandi








