KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Pemerintahan baru Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menghadapi ujian serius di awal masa jabatannya. Dalam hitungan bulan, sederet pejabat eselon II memilih mundur dari jabatan strategis. Terbaru, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sumut, Hasmirizal Lubis, resmi mengundurkan diri pada pertengahan Oktober 2025.
Fenomena ini menimbulkan spekulasi publik soal penyebab di balik mundurnya para pejabat. Apakah ini bagian dari rotasi biasa? Atau ada gejala tekanan politik dan ketidaknyamanan birokrasi di bawah kepemimpinan baru?
Pengamat: Ada Ketakutan dan Krisis Rasa Aman
Pengamat politik dan sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar menilai gelombang pengunduran diri ini sebagai pertanda serius.
Menurutnya, ini bukan sekadar penyesuaian pasca pergantian gubernur, tapi gejala psikologis dan politik yang mengarah pada krisis kepemimpinan.
“Kita sedang menyaksikan fenomena ketakutan kolektif. Banyak pejabat merasa tidak aman atau takut dicap sebagai bagian dari ‘gerbong Edy Rahmayadi’,” ungkap Shohibul , Selasa (21/10/2025).
BACA JUGA: Diduga Tersinggung, Kadis Perkim Sumut Hasmirizal Lubis Mengundurkan Diri
Lebih lanjut, Shohibul menyebut ini sebagai konsekuensi dari minimnya rasa aman dalam lingkungan birokrasi. Ia merujuk pada teori psychological safety (keamanan psikologis) dan organizational justice (keadilan organisasi) untuk menjelaskan bagaimana iklim kerja yang tidak sehat bisa melemahkan motivasi dan kinerja ASN.
“Jika pejabat takut berpendapat atau merasa tidak dihargai, mereka akan menarik diri. Akibatnya, inovasi dan pelayanan publik ikut terganggu,” jelasnya.
Transisi Kepemimpinan yang Tidak Mulus
Menurut Siregar, transisi dari kepemimpinan lama ke gaya Bobby Nasution yang lebih konfrontatif bisa jadi tidak diterima sepenuhnya di lingkungan birokrasi provinsi.
“Birokrasi provinsi lebih kompleks dan sensitif terhadap simbol serta gaya kekuasaan. Pendekatan terlalu keras justru bisa memicu resistensi,” kata Shohibul.
Ia menilai, jika situasi ini terus berlanjut tanpa koreksi, maka yang terjadi bukan sekadar rotasi jabatan biasa, melainkan potensi krisis kepercayaan internal.
“Ini masa-masa rapuh kepemimpinan. Legitimasi Bobby Nasution sedang diuji, bukan oleh oposisi, tapi oleh sistem birokrasi sendiri,” tambahnya.
Langkah Korektif Diperlukan: Bangun Kepercayaan, Bukan Ketakutan
Sebagai solusi, Siregar mendorong Gubernur Bobby untuk membangun komunikasi dua arah dan menciptakan iklim kerja yang suportif. Menurutnya, kepemimpinan modern menuntut rasa aman dalam struktur organisasi.
“Pemimpin kuat bukan yang membuat bawahannya takut, tapi yang bisa membangun kepercayaan. Ini penting agar ASN bisa bekerja maksimal melayani rakyat,” tegasnya.
BACA JUGA: Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara Resmi Mengundurkan Diri, Danantara Indonesia Hormati Keputusan
Latar Belakang: BKD Klaim Mundurnya Pejabat karena Keputusan Pribadi
Sementara itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut menyebut pengunduran diri para pejabat sebagai keputusan individual. Namun, sejumlah laporan media lokal menyoroti kemungkinan adanya tekanan politik hingga gaya kepemimpinan yang tidak komunikatif sebagai penyebabnya.
Dalam beberapa bulan terakhir, selain Hasmirizal Lubis, sejumlah pejabat lain disebut-sebut telah mengundurkan diri atau mengajukan pensiun dini. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran publik akan kestabilan pemerintahan provinsi dan efektivitas birokrasi di era Bobby Nasution. (KSC)
