“Makanya ini kita sortir (dokumen) dulu baru kita bawa ke BPKP. Biarkan BPKP melakukan penghitungan terhadap kerugian Negara,” jelas Togap.
Pemeriksaan dokumen di BPBD Sibolga ada ada satu koper dan satu boks besar. “Jadi memang cukup banyak ini dokumennya karena disitu dalam setahun ada sekitar lima kegiatan,” sebutnya.
BACA JUGA: Wali Kota Jamaluddin Hadiri Pelantikan Pengurus PSSSI-BBI Sibolga
Sejak bulan 6 tahun 2022 Pidsus sudah melakukan penyelidikan, bulan 7 tanggal 19 Juli 2022 perkara ini sudah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan.
“Makanya bulan Agustus kita melakukan penggeledahan, perkara korupsi kita masih melibatkan instansi lain sepeti tim BPKP dan Ahli Hukum, jadi kita tunggu hasil pemeriksaan mereka dulu. Setelah fiks hasilnya seperti apa baru kita umumkan,” timpalnya. (Benny)
