KLIKSUMUT.COM | JATIM – Ribuan pekerja di sektor komponen otomotif di Jawa Timur terancam kehilangan pekerjaan akibat potensi relokasi investasi ke luar negeri. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan adanya indikasi dua perusahaan komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto menghadapi ancaman serius yang dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Temuan tersebut diperoleh setelah Said Iqbal melakukan pemantauan langsung sebagai bagian dari langkah mitigasi pemerintah bersama serikat pekerja untuk mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi global terhadap dunia industri.
“Di Jawa Timur, tepatnya di Pasuruan dan Mojokerto, saya juga menemukan potensi ancaman terhadap dua perusahaan komponen otomotif yang mempekerjakan ribuan pekerja,” ujar Said Iqbal dalam keterangan resminya, Sabtu (21/6/2026) kemarin.
BACA JUGA: PT TVS Motor Indonesia Capai Produksi 1 Juta Unit, Perkuat Industri Otomotif Nasional
Menurut Said, informasi awal yang diterimanya menunjukkan bahwa konflik geopolitik yang masih berlangsung telah memengaruhi strategi bisnis sejumlah prinsipal otomotif asal Jepang.
Perusahaan-perusahaan tersebut disebut tengah mempertimbangkan pemindahan investasi ke negara lain, khususnya Vietnam, yang dinilai lebih fokus mengembangkan industri kendaraan listrik.
“Informasi awal menunjukkan situasi perang yang berkepanjangan membuat prinsipal dari Jepang berencana memindahkan investasinya ke negara lain dan lebih berfokus pada pengembangan mobil listrik di Vietnam,” jelasnya.
Meski demikian, Said belum mengungkap identitas kedua perusahaan tersebut maupun jumlah pasti pekerja yang berpotensi terdampak apabila relokasi benar-benar terjadi.
Untuk mencegah gelombang PHK, KSPI akan segera membuka komunikasi dan melakukan negosiasi dengan perusahaan terkait agar tetap mempertahankan operasionalnya di Indonesia.
Selain itu, Said berencana menjalin komunikasi dengan DPR serta Presiden Prabowo Subianto guna mendorong lahirnya kebijakan yang lebih mendukung pengembangan industri kendaraan listrik nasional.
“Serikat pekerja akan bernegosiasi dengan perusahaan untuk meyakinkan agar tidak pindah ke Vietnam. Dari situ saya akan berkomunikasi dengan DPR dan Presiden untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada pengembangan industri mobil listrik di Indonesia,” katanya.
Said menegaskan, langkah yang dilakukan pemerintah bersama serikat buruh saat ini merupakan bagian dari strategi mitigasi dini yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.
Pendekatan tersebut dilakukan dengan mendatangi langsung perusahaan-perusahaan yang dinilai memiliki potensi masalah, sehingga solusi dapat dicari sebelum terjadi PHK massal.
BACA JUGA: Kemenperin: IIMS 2026 Jadi Momentum Strategis Perkuat Transformasi Industri Otomotif Nasional
“Kami melakukan mitigasi awal untuk memastikan tidak adanya PHK,” tegas Said.
Tak hanya sektor otomotif, Said Iqbal mengungkapkan pemerintah bersama serikat pekerja juga tengah memantau sejumlah perusahaan di industri kertas dan alas kaki yang dinilai memiliki risiko serupa.
Langkah antisipatif ini diharapkan mampu menjaga stabilitas dunia usaha sekaligus melindungi ribuan tenaga kerja Indonesia dari ancaman PHK di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Potensi relokasi investasi ke negara lain menjadi tantangan besar bagi industri manufaktur nasional. Pemerintah, pelaku usaha, dan serikat pekerja diharapkan mampu bersinergi menciptakan iklim investasi yang kompetitif agar Indonesia tetap menjadi tujuan utama industri otomotif, khususnya dalam pengembangan kendaraan listrik yang kini menjadi tren global. (KSC)
