“Setiap hari saya dan kedua orangtua hanya boleh menjenguk putri kami dari jauh. Saya sedih kenapa hukum Indonesia tunduk oleh hukum negara Slovakia. Istri saya tidak punya legal standing menggugat di Pengadilan Indonesia karena dia bukan WNI,” ucapnya.
Tak hanya itu, Enda juga dilaporkan istrinya ke tempatnya melamar kerja di salah-satu NGO di Belgia atas tuduhan melarikan anak. “NGO tersebut terpaksa membatalkan lamaran kerja saya. Padahal, sesuai kesepakatan yang telah dibuat dengan NGO itu, seharusnya saya sudah mulai kerja pada awal 2021 ini. Tetapi karena saya dilaporkan telah melarikan anak kepada NGO itu, maka kesepakatan kerja itu, dibatalkan oleh NGO tadi,” ungkap Enda Ginting.
Baca juga: Demi Menjaga Kesehatan, Polsek Medan Area Cukur Rambut Tahanan
Sebelum terbitnya UU No. 12 tahun 2006, perkawinan campuran di Indonesia berpedoman pada UU Kewarganegaraan No 62 tahun 1958. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.
Adapun kutipan Pasal 29 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:
(1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalama pengasuhan salah satu dari kedua orangtuanya. (Tim)








