MEDAN | kliksumut.com – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siregar menyayangkan terjadinya insiden pengusiran wartawan dari Kantor Wali Kota Medan yang berbuntut protes lewat aksi unjuk rasa dari kalangan jurnalis.
Berbicara kepada wartawan, Abdyadi mengaku melihat masalah ini dari tiga sudut pandang. Pertama, dari sisi Bobby Afif Nasution sebagai menantu presiden mendapatkan pengamanan sebagaimana diatur dalam PP No 59 tahun 2013. Kedua, Bobby sebagai pejabat publik, yakni Walikota Medan yang dalam jabatannya terdapat hak-hak publik. Dan ketiga, wartawan yang menjalankan tugas pers sebagaimana diamanahkan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers.
Bobby sebagai bagian dari keluarga presiden, memang dijamin pengamanannya sebagaimana diatur dalam PP Nomor 59 tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya. Pada Bagian Ketiga di PP No 59 ini, secara khusus disebut pengamanan anak dan menantu presiden dilaksanakan Paspampres dan Satuan Komando Kewilayahan.
Baca juga: Polemik Jurnalis dan Wali kota Medan, KontraS: Selesaikan Akar Masalahnya
“Jadi, ketika Paspampres melaksanakan tugasnya mengamankan menantu presiden, itu adalah bagian dari amanah ketentuan peraturan. Dan harus diingat, pasal 12 menyebutkan, pengamanan anak dan menantu itu dilakukan selama masih menjabat sebagai presiden. Dan, bentuknya adalah pengamanan pribadi, pengamanan kegiatan dan pengawalan,” jelas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar.
Namun begitu, harus dipahami juga, bahwa Bobi Afif Nasution juga adalah pejabat publik, yakni sebagai Walikota Medan. Di jabatannya sebagai pejabat publik, yakni Walikota Medan, melekat hak-hak publik. Karena itu, sebagai pejabat publik, ada kewajiban untuk memberi layanan atas hak-hak publik/masyarakat dimaksud. Setidaknya, memberi layanan kepada masyarakat atas informasi.
