Sinergitas Pembangunan Pertanian di Sumut Berkontribusi Terhadap Ketahanan Pangan

Sinergitas Pembangunan Pertanian di Sumut Berkontribusi Terhadap Ketahanan Pangan
Lahan pertaniannya di Sumut yang belum beralih fungsi. Tanpak seorang petani sedang merawat lahan sawahnya. (teka foto: kliksumut.com/swisma)

Penulis: Swisma

KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Pangan adalah kebutuhan pokok bagi manusia yang memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas nasional. Berkenaan dengan itu ketahanan pangan menjadi hal yang paling mendasar dalam konsep ketahanan nasional.

Kaitan pangan dengan ketahanan nasional adalah ketahanan pangan yang kuat dapat menciptakan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik yang lebih baik. 

Karena itu kewaspadaan terhadap ketahanan pangan sangat penting ditingkatkan.  Itu berarti negara harus selalu siap menghadapi tantangan yang dapat mengganggu ketersediaan dan akses pangan, seperti perubahan iklim, bencana alam, dan konflik. 

BACA JUGA: Berniat Akan Gelar Festival UMKM di Asahan, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar Datangi Bupati Asahan

Bicara tentang ketahanan pangan, dalam hal ini beras, mengharuskan kita bicara tentang 4 hal. Keempat hal ini merupakan faktor yang terpenting dalam proses  ketersediaan beras. Pertama luas areal sawah. Kedua produksi. Ketiga stabilitas harga. Dan keempat pupuk.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan ketahanan pangan di Sumatera Utara relatif tidak ada masalah. Kesinambungan ketersediaan beras mestinya terjamin. Hal itu bila kita mengacu pada data luas areal sawah dan produksi gabah (beras).

Dari data yang ada memperlihatkan luas areal sawah di Sumatera Utara terus
meningkat setiap tahunnya. Begitu juga dengan produksi gabahnya.

Kedua sektor ini mengandaikan Sumatera Utara tidak ada masalah dalam hal ketersediaan beras dalam memenuhi kebutuhan beras per kapita warganya.

Pada tahun 2024, luas panen padi diperkirakan mencapai 419,09 ribu hektar, meningkat 12,98 ribu hektar dari tahun 2023 yang mencapai 406,11 ribu hektar. 

Dari luas  areal tersebut  produksi padi di Sumatera Utara  pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 2,15 juta ton GKG atau Gabah Kering Giling. Jumlah ini meningkat 0,06 juta ton dari  tahun 2023 yang menghasilkan 2,09 juta ton GKG

Sedangkan produksi beras untuk konsumsi penduduk diperkirakan mencapai 1,24 juta ton, meningkat 0,04 juta ton dari tahun 2023 yang menghasilkan 1,20 juta ton. 

Bila dibandingkan dengan kebutuhan beras  per kapita Sumatera Utara, jumlah produksi  tersebut sudah menenuhi. Bahkan dengan luas areal yang terus meningkat  Sumatera Utara memiliki potensi surplus beras, seperti pada tahun 2023. Dimana daerah ini  mampu memproduksi 2,539 juta ton beras dengan kebutuhan 2,088 juta ton. 

Dari data-data tersebut mengandaikan persoalan pertanian di Sumatera Utara ke depan ini bukan lagi masalah ketersediaan pangan (beras), sebab provinsi ini sudah  swasembada beras. Hasil pertaniannya sudah memenuhi kebutuhan per kapita warganya. 

Persoalan pertanian Sumatera Utara ke depan adalah soal  nilai tambah dan soal pengembangan potensi pertanian. Yakni peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan beras propinsi lain yang ada di Sumatera.

Dalam kontek inilah sesungguhnya mengkaitkan pertanian dalam memacu pembangunan di Sumatera Utara menjadi relevan. Hasil pertanian beras nantinya turut  berkontribusi membangun kemakmuran petani .

Namun kita tidak bisa sepenuhnya percaya begitu saja pada data-data tersebut. Tidak bermaksud suuzon, kita harus pastikan  data-data itu bukan  produk pabrikasi dalam rangka “asal bapak senang”.

Hal itu memungkinkan bila kita komparasi dan verifikasi pada tiga fakta di lapangan. Fakta harga beras. Fakta ketersediaan pupuk dan harganya serta fakta  posisi impor.

Sebagaimana diketahui, perkembangan harga beras  setiap tahunnya terus meningkat. Jangankan turun, stabil dalam arti statis pun tidak pernah.

Fakta perkembangan harga beras tersebut berbanding terbalik dengan data luas areal dan produksi yang meningkat dari tahun ke tahun.

Kontradiksi itu makin sempurna manakala kita berpaling pada fakta  data impor beras.

Logikanya, bila produksi telah  memenuhi kebutuhan per kapita beras warganya, mestinyanya Sumatera Utara tidak perlu lagi mengimpor beras dengan alasan apa pun. Baik itu alasan stabilitas harga maupun alasan stok cadangan. Tetapi yang terlihat malah sebaliknya. Sumatera Utara terus saja kemasukan beras impor.

Perkembangan impor beras untuk Sumatera Utara menunjukkan tren fluktuatif. Secara umum, impor beras di Sumatera Utara dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk produksi beras lokal, kebijakan pemerintah, dan kondisi pasar global. 

Dari data yang diperoleh itu juga menunjukkan volume impor beras di Sumatera Utara bervariasi  tergantung tahun dan bulan. 

Pada tahun 2020, misalnya Pakistan menjadi pemasok beras impor terbesar di Sumut, dengan pengiriman 25.350 ton dari total 48.350 ton beras impor.

Di tahun 2011, impor beras tertinggi terjadi pada  April sebesar 79.782,20 ton. Pada tahun 2023, Bulog Sumatera Utara  juga menerima tambahan 25.000 ton beras impor. 

Bersinergi

Mengingat beras sebagai kebutuhan dasar menempatkan komoditi ini memiliki nilai strategis. 

Posisi strategis ini memungkinkan komoditi ini menjadi pintu masuk bagi para mafia beras meraup keuntungan besar. Baik melalui mekanisme menaikan harga, pengoplosan mau pun melalui “modus” impor.

Pintu itu akan terbuka lebar dan sulit ditutup manakala mafia melibatkan para politisi dan birokat.

BACA JUGA: Bank Indonesia Turunkan Suku Bunga Acuan Jadi 5,75 Persen

Godaan keuntungan besar dari ketiga praktek itu  memungkinkan melahirkan semacam simbiose mutualistis jaringan. Pengusaha (importir ) dan birokrat melakukannya untuk kekayaan, sedangkan politisi mengakomodir ajakan pengusaha untuk mengisi pundi-pundi partai.

Kelakuan “trio muslihator” ini bukan cuma akan  menghambat  akses  rakyat mendapatkan harga beras yang layak tetapi juga membunuh spirit para petani.

Margin minimal yang mereka peroleh dari kerja keras,  akan membuat mereka enggan bersawah. Keengganan itu akan memutus mata rantai generasi petani. Anak-anak muda akan enggan turun ke sawah.

Karena itu  jangan heran bila makin kemari makin banyak sawah alih fungsi. Alih fungsi sawah ini pada gilirannya akan membuat negeri ini tergantung pada impor.

Ketergantungan pada impor akan membuat negeri ini kehilangan kedaulatan pangan. Kehilangan kedaulatan pangan adalah ancaman terhadap ketahanan nasional.

Maka, mengingat urgensi ketahanan pangan dalam kaitannya dengan ketahanan nasional, pembangunan ekonomi sektor pertanian tidak memadai  hanya diserahkan pada satu pos kementerian saja. Atau satu pos dinas saja di level daerah tapi diperlukan bersinergi dengan pihak-pihak terkait.

Untuk proses chek and richek dan sinergitas, pembangunan sektor pertanian harus melibatkan lintas sektoral. Tetapi yang tak kalah pentingnya adalah mendirikan semacam badan intelijen memata-matai pihak yang dilibatkan dalam kerja lintas sektoral ini.

Dengan demikian akan terpetakan dengan jelas masalah yang dihadapi dalam meningkat pembangunan pertanian.

Ketika dinas A menyatakan luas areal dan produksi bertambah, dinas B harus turun ke lapangan melihat faktanya.

Demikian juga halnya dengan penyaluran pupuk bersubsidi. Harus dipastikan pada mata rantai pendistribusian mana penyalurannya terganggu, agar bisa segera dibenahi.

Dengan adanya sinergi tersebut sudah tentu target yang diinginkan akan tercapai.

Pada April 2025, Sumut memiliki potensi panen padi seluas 54.498 hektare dengan potensi gabah kering giling mencapai 180,662 ton, setara dengan 169.967 ton beras, sehingga surplus sebanyak 24.720 ton. 

Pencapaian itu dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap salahsatu program Astacita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto terkait dengan Ketahanan Pangan.

Dengan demikian apa yang ditargetkan Presiden Prabowo bahwa Indonesia sanggup memproduksi kebutuhan pangannya sendiri atau swasembada pangan diyakni akan tercapai

Apalagi saat ini saja Indonesia sudah swasembada beras, Seperti diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Indonesia tidak akan lagi impor beras setidaknya hingga 2026. (penulis adalah jurnalis kliksumut.com)

Pos terkait