“Saya melihat tergugat II ini tidak menghargai persidangan, semestinya hadir, karena sudah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum. Tanggal (20/9/2022) kemarin gak hadir ok lah, karena jauh kita maklum, tapi ini sudah dipanggil lagi, kenapa tak datang? harusnya datang, sebab Menves/Kepala BKPM ini pasca diberlakukannya UU Omni Bus Law paling vital perannya dalam mengeluarkan izin-izin kafe dan/atau usaha lainnya,” menurut Indra.
Sebelumnya diketahui bahwa penggugat telah mengajuakan gugatan perdata perbuatan melawan hukum (onrechmatigadaad) terhadap para tergugat di PN Medan dengan Register Perkara Nomor: 443/Pdt.G/2022/PN.Mdn.
BACA JUGA: Gegara Suara Knalpot, Pemilik Kafe “Diseret” Ke Pengadilan
Sementara itu, adapun para tergugat dalam perkara ini diantaranya: Junaidi M Adam, pemilik usaha Pos Ambai Coffee sebagai tergugat I, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tergugat II, Wali Kota Medan tergugat III, Kepala Dinas DPM PTSP Medan tergugat IV, Kadis Pariwisata Medan tergugat V, Kasatpol PP Medan tergugat VI, Camat Medan Tembung tergugat VII dan Lurah Sidorejo Hilir sebagai tergugat VIII. (BNL)
