“Terkait pelayanan publik Ombudsman sendiri telah melakukan survei sejak tahun 2013 di setiap Kementerian, Pemerintah Daerah, Instansi dan lembaga pemerintahan di Indonesia. Seiring waktu, variabel penilaian tersebut mengalami penyempurnaan mengingat kepatuhan standar pelayanan publik masuk dalam RPJMN Presiden tahun 2020-2024,” beber Wabup Adlin.
BACA JUGA: Wabup Tegaskan Pemkab Sergai Akan Selalu Hadir di Tengah Korban Banjir
Terakhir, Wabup mengatakan jika tahun 2022 Ombudsman mensyaratkan penilaian pemenuhan standar pelayanan menjadi dua platform yaitu manual dan digital. Hal tersebut sebagaimana amanat presiden dalam Perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” pungkasnya. (Budi Lubis)
