JAKARTA | kliksumut.com – Selain Kepala-Kepala Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, maupun para Menteri dan lembaga penegak hukum seperti Polri dan Jaksa dari seluruh Indonesia, yang telah digelar Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 13 November 2019 oleh Presiden Joko Widodo, maka pada awal tahun 2020, seluruh Kepala Desa dari Seluruh Indonesia, yang jumlahnya mencapai 87 ribu desa, juga akan menggelar Rapat Koordinasi Nasional Desa. Untuk mendukung suksesnya program pemerintahan Joko Widodo-Ma’aruf Amin, lima tahun ke depan.
Persiapan Rakornas Desa Seluruh Indonesia itu digelar oleh Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (BKNDI), yang juga dimotori oleh Teknokrat Putra Asli Papua Dr Yusuf Yambe Yabdi, ST., MT., bersama Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (BKNDI), Isra A Sanaky dan kawan-kawannya.
Hal itu ditegaskan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (BKNDI), Isra A Sanaky dan Dr Yusuf Yambe Yabdi yang merupakan Dewan Pakar Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (BKNDI), dalam jumpa pers, usai Rapat Terbatas DPP BKNDI, yang digelar di Hotel Rivoli, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Sabtu malam (17/11/2019).
Baca : Menkeu RI Segera Rebut Dana Desa Yang Disedot ‘Desa Hantu’
“Tengah dipersiapkan, sebanyak 87 ribu Desa di seluruh Indonesia akan melakukan Rakornas, di Jakarta. Rencananya pada 27 Januari 2020, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat,” ungkap Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (BKNDI), Isra A Sanaky, kepada awak media.
Isra A Sanaky yang juga fungsionaris DPP Forum Santri Indonesia (FSI) itu menjelaskan, tujuan dilakukan Rakornas Desa itu, untuk memperbaiki struktur kepengurusan dari Pusat sampai ke desa, agar lebih maksimal mendukung Program Nawacita Presiden Jokowi-Ma’aruf Amin.
Isra juga menegaskan, Rakornas itu untuk mensinergikan semua Program kerja dari Pusat sampai tingkat daerah. Untuk terus menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing dan mampu bersinergi bersama pemerintah mensejahterahkan masyarakat.
“Membangun komunikasi antara struktur kepengurusan dari Pusat hingga Daerah, dan tetap menjaga komunikasi intens dengan seluruh instansi pemerintahan dari tingkat Pusat sampai tingkat daerah,” tutur Isra A Sanaky.
Isra menuturkan, Rakornas Desa itu akan menghadirkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Keynote Speaker. Juga Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN) Erick Thohir, Kementerian Desa, Kapolri, Kejaksaan.
Sejumlah pemateri yang dipersiapkan dalam Rakornas Desa itu antara lain Sekjen Wantanas, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa PDTT, Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan.
“Selain 87 ribu Kepala Desa, pesertanya juga seluruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” ujar Isra A Sanaky.
Dia mengatakan, persiapan itu merupakan usulan dari DPP BKNDI yang hadir dalam rapat terbatas itu. Para peserta rapat adalah Ketua Umum BKNDI, Isra A Sanaky, Dewan Pakar BKNDI Dr Yusuf Yambe Yabdi, Waketum BKNDI Siswanto, Wasekjen BKNDI Tatang Sudirman serta seluruh jajaran pengurus DPP BKNDI.
Beberapa poin krusial yang diagendakan akan dibahas dalam Rakosnas Desa yang akan digelar Januari 2020 itu, lanjut Isra, anatara lain, pemaksimalah alokasi Dana Desa yang sudah digelontorkan kepada setiap desa sekitar Rp 1,2 miliar per desa. Kemudian, pengembangan dan penguatan sektor ekonomi pedesaan dan lapangan kerja.
“Terutama untuk penguatan arus bawah, khususnya di pedesaan,” ujar Isra.
Selain itu, pada Rakornas Desa itu nantinya akan digelar Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian-Kementerian dan lembaga-lembaga terkait, terutama dengan Kemendagri, Kementerian BUMN, Kementerian Desa, Polri dan lain-lainnya.
“Pada intinya, Rakornas Desa itu untuk mendukung Pemerintahan Joko Widodo-Ma’aruf Amin untuk 5 tahun ke depan. Pengamanan dan pengawalan jalannya pemerintahan, terutama di tingkat desa,” ujar Isra A Sanaky.
Di tempat yang sama, Dewan Pakar Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (BKNDI) yang merupakan Teknokrat Putra Asli Papua, Dr Yusuf Yambe Yabdi, ST., MT., menyampaikan, pihaknya akan berperan mengawal kebijakan pemerintah yang bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat.
Menurut pria kelahiran Papua, yang merupakan Arsitek Masterplan Pekan Olah Raga Nasional (PON) Papua ini mengatakan, orang-orang desa dari seluruh Indonesia, termasuk Papua, memiliki segudang pengalaman di bidang pemerintahan maupun di luar pemerintahan, yang dapat di gunakan untuk membangun bangsa dan negara.
Yusuf Yambe Yabdi mengatakan, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah lima tahun. Karena itu, segala program yang sudah dipersiapkan harus segera dilaksanakan. Agar tidak hanya menjadi program yang tanpa eksekusi.
“Karena masa jabatan presiden hanya 5 tahun sehingga Jika ada program, segera di luncurkan,” ujar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua ini.
Lebih lanjut, Yusuf Yambe yang pernah Staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan Provinsi Papua, mengatakan, perlu wadah untuk menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat di desa-desa. Hal itu untuk melaksanakan program pemerintah secara tepat dan strategis.
“Kita yang menjadi salah wadah untuk menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat. Sehingga posisi sangat tepat dan strategis untuk terus berperan serta mendukung program pemerintah,” ujar pria yang juga mantan Kadis PU Papua ini.
Yusuf Yambe Yandi yang juga mantan Kepala Dinas Perhubungan Papua menegaskan, kecerdasan yang dimiliki Presiden dan Wakil Presiden untuk mengelola dan memajukan rakyat harus didukung semua rakyat Indonesia.
Baca : Pengusutan Dana Desa di Desa Tak Berpenghuni
“Itu semua, demi kepentingan bangsa dan Negara. Dan semua rakyat Indonesia dibutuhkan untuk secara bersama-sama bergerak membangun bangsa. Kecerdasan yang dimiliki Presiden dan Wakil Presiden harus didukung semua elemen masyarakat, agar mencapai satu langkah yang luar biasa demi bangsa dan Negara,” ujar Yusuf Yambe Yabdi (rel/JON)
