Ruswan juga menambahkan bahwa terkait HGU yang sudah diterbitkan sudah menyalahi wewenang dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia ini, sebagaimana penerbitan HGU PT Merbaujaya Indahraya tidak memiliki unsur-unsur terkait terbitnya Hak Guna Usaha.
BACA JUGA: Gubernur Sumut Buat Labura Sebagai Contoh Daerah dengan Ketahanan Pangan
Sementara Ketua Kelompok Tani Patok Besi, M Ali Sabana Tambunan berharap kepada pemangku kebijakan dan pemerintah agar mengembalikan tanah masyarakat yang telah 32 tahun dikuasai oleh corporate.
“Kami berharap besar kepada PTUN untuk mengabulkan gugatan kami Kelompok Tani Patok Besi, agar tanah masyarakat yang sejak 32 tahun diambil oleh perusahaan kembali ke masyarakat,” ucapnya. (wl)
