Proyek Tanpa Papan di Pakpak Bharat, Diduga Proyek Siluman Mencuat Lagi

Proyek Tanpa Papan di Pakpak Bharat, Diduga Proyek Siluman Mencuat Lagi
Proyek tanpa papan informasi kembali memicu kecurigaan masyarakat, kali ini terjadi di Desa Boangmanalu, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat. (kliksumut.com/Juniker Berutu)

REPORTER: Juniker Berutu
EDITOR: Wali

KLIKSUMUT.COM | PAKPAK BHARAT – Proyek tanpa papan informasi kembali memicu kecurigaan masyarakat, kali ini terjadi di Desa Boangmanalu, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat. Proyek yang tengah berlangsung diduga tidak memiliki papan proyek, memunculkan spekulasi bahwa ini adalah proyek “siluman” yang tak transparan.

Salah satu warga setempat, yang meminta identitasnya dirahasiakan, menyatakan keprihatinannya. “Setiap proyek seharusnya memasang papan informasi sebagai bentuk keterbukaan kepada publik. Jika tidak, ini jelas melanggar aturan,” ungkapnya kepada tim media.

Warga lainnya menambahkan, “Kami di desa ini tidak tahu proyek apa yang sedang dikerjakan. Karena tidak ada papan informasi, kami menganggap ini proyek siluman.”

BACA JUGA: Pemilik Proyek Konstruksi Hotel di Langkat Abaikan Keselamatan Kerja, Disorot Badan Hukum Publik

Pantauan langsung di lokasi menunjukkan penggunaan alat berat dalam pengerjaan proyek, namun hingga kini papan informasi tidak terlihat di sekitar area tersebut. Ketiadaan papan proyek ini memicu dugaan bahwa proyek tersebut sengaja disembunyikan, khususnya terkait anggaran dan sumber pendanaan yang diduga mencapai miliaran rupiah.

Warga semakin curiga bahwa Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pakpak Bharat turut menutup mata terkait hal ini. Meski demikian, salah satu pengawas proyek dari Dinas PU Pakpak Bharat berkilah melalui pesan WhatsApp, “Papannya sedang dibuat, mungkin besok sudah dipasang.”

BACA JUGA: Pemilik Proyek Konstruksi Hotel di Langkat Abaikan Keselamatan Kerja, Disorot Badan Hukum Publik

Ketidaktransparanan ini menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut di tengah masyarakat. Warga berharap ada tindakan tegas dari pihak berwenang untuk memastikan setiap proyek yang dilaksanakan di daerah mereka sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Apakah proyek ini benar-benar bagian dari rencana pembangunan yang sah atau justru menjadi bagian dari praktik tak terpuji, masih menjadi pertanyaan besar. (KSC)

Bacaan Lainnya

Pos terkait