REPORTER: Y Martin Panggabean
KLIKSUMUT.COM | PADANGSIDEMPUAN – Proyek Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Ujung Gurap yang berlokasi di Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, terhenti tanpa alasan jelas dari pihak pelaksana proyek. Padahal, kontrak kerja antara UPTD PUPR Padangsidimpuan dan rekanan CV. Sthapati Karya Persada sudah berakhir pada 30 Desember 2024 lalu, bahkan telah mendapat tambahan waktu pengerjaan selama 50 hari melalui adendum.
Proyek senilai Rp2,32 miliar yang bertujuan menunjang pasokan air untuk persawahan di enam desa di wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua ini seharusnya selesai pada 20 Februari 2025. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan proyek baru mencapai sekitar 35% penyelesaian, sehingga diperkirakan tidak akan rampung tepat waktu.
BACA JUGA: Aktivis Lingkungan Dorong Pemerintah Batalkan Proyek Tanggul Laut Raksasa
Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pada Rabu (29/1), Kepala UPTD PUPR Padangsidimpuan, Datsur Hasibuan, belum memberikan tanggapan. Informasi yang diterima menyebutkan bahwa ia sedang berada di Medan untuk berangkat umroh.
Anggota DPRD Soroti Ketidakseriusan Rekanan
Merespons lambatnya pengerjaan proyek, Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan dari PKB, Ipong Dalimunthe, bersama mantan anggota DPRD, Irpan Harahap, melakukan inspeksi langsung ke lokasi proyek pada Rabu (29/1). Namun, mereka tidak menemukan satu pun pekerja dari pihak rekanan di lokasi.
“Kepala UPTD PUPR sudah berulang kali berjanji bahwa pihak rekanan akan melanjutkan pekerjaan, tetapi sampai hari ini tidak ada perkembangan,” ujar Ipong Dalimunthe.
Irpan Harahap mengkritik keras kelalaian pihak rekanan dan UPTD PUPR Padangsidimpuan. Ia menegaskan bahwa keterlambatan ini berdampak buruk bagi masyarakat petani yang membutuhkan pasokan air untuk persawahan mereka, yang pada akhirnya memengaruhi hasil panen.
BACA JUGA: Bupati Tapsel Tinjau Pengungsi Korban Banjir di Tantom Angkola: Pemerintah Siapkan Langkah Cepat dan Strategis
Ancaman Laporan ke Penegak Hukum
Irpan Harahap juga menyampaikan bahwa jika proyek ini tidak selesai sesuai batas waktu, pihaknya bersama masyarakat akan melaporkan masalah ini ke Polda Sumatera Utara (Poldasu) atau Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).
“Jika proyek ini tetap terbengkalai, kami akan melaporkan pihak terkait karena adanya potensi kerugian negara hingga ratusan juta rupiah,” tegas Irpan Harahap.
Proyek yang bersumber dari Dana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2024 ini menjadi sorotan publik karena dianggap tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, bahkan berpotensi menimbulkan kerugian besar.
Masyarakat Padangsidimpuan berharap pihak terkait segera menyelesaikan proyek ini agar kebutuhan irigasi petani dapat terpenuhi dan dampak buruk terhadap hasil tani bisa dihindari. (KSC)
