Sebagai langkah percepatan penyertifikasian kepada masyarakat, lanjut Jokowi, jumlah pengurusan ditingkatkan dari yang semula hanya 500 ribu per tahun, kini bisa mencapai hingga delapan juta per tahun. Sebab jika kebutuhan 80 juta dokumen, dengan capaian baru 46 juta di 2017, perhitungan lamanya masyarakat menunggu mendapatkan sertipikat bisa 160 tahun.
“Terakhir keluar delapan juta (sertipikat per tahun). Sekarang sudah naik, targetnya saya naikkan terus, jadi sembilan juta. Cukup besar dibanding 500 ribu setahun. Kalau ada yang mau nunggu 160 tahun, saya kasi sepeda,” canda Jokowi kepada masyarakat.
Percepatan tersebut menjadi perhatian Jokowi, karena dirinya mendapat informasi banyaknya aduan terkait sengketa lahan di masyarakat, baik antara warga dengan pemerintah, warga dengan BUMN, serta warga dengan swasta. Terutama di Sumut, yang banyak terdapat sengketa karena merasa sudah menduduki lahan selama 15-20 tahun.
“Dengan kecepatan ini (sertipikasi tanah), kita harapkan konflik lahan itu bisa dikurangi. Saya pesan kepada Bapak Ibu, tolong sertipikatnya disimpan di tempat paling aman, difotokopi. Yang mau usaha, bisa dipakai untuk agunan ke bank. Tetapi berkaitan dengan pinjaman, dikalkulasi dengan benar. Gunakan semuanya untuk usaha, modal kerja dan investasi. Jangan dipakai untuk kemewahan, harus hal produktif,” pungkasnya.
Senada dengan itu, Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang (Meneg ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Sofyan Djalil melaporkan bahwa dari 600 penerima sertipikat, sebanyak 200 orang dapat dihadirkan pada acara tersebut, mengingat pembatasan jumlah orang sebagai upaya menjaga protokol kesehatan.
“Seluruh Dairi, hari ini sudah 77.647 sertipikat tanah yang telah diterbitkan. Masih banyak, masih perlu dilanjutkan lagi, mungkin sekitar 50 ribu bidang lagi, mudah-mudahan tahun 2025, target Bapak Presiden bisa kita selesaikan,” sebut Sofyan.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Serahkan 43 SK Hutan Sosial
Disampaikan Sofyan juga, ada 6.640.000 bidang tanah di Sumut, dimana yang sudah bersertipikat hingga saat ini (terdaftar) sebesar 4.118.000 bidang. Sehingga targetnya akan diupayakan selesai sebagaimana ditetapkan Presiden RI.
“Kami sampaikan juga, sengketa di Sumatera Utara sudah semakin terurai, terima kasih banyak atas bimbingan dan pengawalan yang diberikan oleh Pak Gubernur. Tanah PTPN II yang sudah 20 tahun belum selesai, Alhamdulillah, sekarang sudah makin terurai. Mudah-mudahan dalam satu tahun kedepan bisa kita selesaikan,” ungkap Sofyan.
Usai penyerahan sertipikat tanah, Presiden RI bersama rombongan meninjau Pasar Induk Sidikalang dan menyapa pedagang. Selanjutnya kembali ke Kota Medan untuk jadwal kunjungan hari ketiga di Sumut. (wl)
