Kabinet Merah Putih mengalami penambahan yang signifikan dibandingkan dengan Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo dengan 34 kementerian dan lembaga setingkat menteri.
KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Presiden dan Wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Minggu (20/10/2024) petang, mengumumkan susunan kabinet yang akan bekerja dalam lima tahun ke depan. Kabinet yang diberi nama Merah Putih itu akan beranggotakankan total 109 orang, terdiri dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, ditambah dengan 56 wakil menteri. Jumlah merupakan yang tertinggi sejak Kabinet Dwikora II pada 1966.
“Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kami beri nama kabinet ini Kabinet merah Putih. Dan saya ingin umumkan susunan Kabinet merah Putih periode 2024-2029,” ujar Prabowo di Istana Negara, Jakarta.
Prabowo tampak didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
BACA JUGA: Resmi Jadi Presiden RI, Prabowo Fokus Swasembada Pangan dan Pemberantasan Korupsi
Kabinet Merah Putih mengalami penambahan yang signifikan dibandingkan dengan Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo dengan 34 kementerian dan lembaga setingkat menteri, atau pascareformasi yang berada di kisaran 33-38 orang menteri. Prabowo dan Gibran melakukan sejumlah pemecahan terhadap kementrian yang sudah ada, seperti yang terjadi pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dipecah menjadi dua kementerian.
Sebelumnya, Prabowo telah memanggil lebih dari 100 tokoh untuk menduduki posisi calon menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada pekan lalu. Setelahnya, sebanyak 59 calon menteri yang dipanggil tersebut menerima pembekalan mengenai berbagai isu, termasuk geopolitik, kecerdasan buatan, dan antikorupsi selama dua hari di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Menurut perhitungan lembaga riset, Celios, mayoritas nama yang dipanggil Prabowo didominasi oleh politisi dengan persentase mencapai 55,6% atau 60 dari 108 kandidat. Proporsi profesional teknokrat hanya sebesar 15,7% atau 17 dari 108 calon. Kemudian disusul kalangan TNI/POLRI (8,3%), pengusaha (7,4%), akademisi (5,6%), tokoh agama (4,6%), dan selebritas (2,8%).
Rencananya, para menteri dan pejabat terkait lainnya akan dilantik pada Senin (21/10) di Istana Negara, Jakarta.
Kabinet Jumbo
Kabinet jumbo yang dibentuk oleh pemerintah Prabowo-Gibran ini bukanlah fenomena baru dalam sejarah republik ini. Pada masa pemerintahan Orde Lama, Presiden Sukarno pernah membentuk Kabinet 100 Menteri, yang secara resmi dikenal sebagai Kabinet Dwikora I dan II, dengan masing-masing beranggotakan 110 dan 132 pejabat menteri serta pembantu presiden setingkat menteri.
Kabinet Dwikora I bertugas dari 1964 hingga 1966, sebelum dilanjutkan dengan Kabinet Dwikora II setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965.
Kini, dengan banyaknya pembantu Presiden Prabowo, banyak kalangan khawatir bahkan hal itu akan menambah beban pada anggaran negara. Celios memproyeksikan terjadinya potensi pembengkakan anggaran hingga Rp1,95 triliun selama 5 tahun ke depan akibat koalisi gemuk tersebut. Angka itu belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor/gedung lembaga baru.
Berikut adalah susunan Kabinet Merah Putih:
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan
Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno
Menteri Koordinator Bidang Infra dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan
Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi
Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
Menteri Luar Negeri: Sugiono
Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
Menteri Agama: Nasaruddin Umar
Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas
Menteri HAM: Natalius Pigai
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto
Menteri Keuangan: Sri Mulyani
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi: Satryo Soemantri Brojonegoro
Menteri Kebudayaan: Fadli Zon
Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin
Menteri Sosial: Saifullah Yusuf
Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding
Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
Menteri Perdagangan: Budi Santoso
Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia
Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo
Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
Menteri Desa: Yandri Susanto
Menteri Transmigrasi dan Percepatan Kawasan Timur Indonesia: M. Iftitah Sulaiman
Menteri Perhubungan: Dody Purwagandhi
Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Hafid
Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman
Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni
Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Nusron Wahid
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas: Rachmat Pambudy
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Rini Widyantini
Menteri Badan Usaha Milik Negara: Erick Thohir
BACA JUGA: Sah! Prabowo dan Gibran Resmi Jadi Presiden dan Wapres RI
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: Wihaji
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Rosan Roeslani
Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
Menteri UMKM: Maman Abdurrahman
Menteri Pariwisata: Widianti Putri
Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifah Choiri Fauzi
Menteri Pemuda dan Olahraga: Ario Bimo Nandito Ariotedjo
Jaksa Agung: Sanitiar Burhanuddin
Badan Intelijen Negara: Muhammad Herindra
Kepala Staf Kepresidenan: AM Putranto
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan: Hasan Nasbi
Sekretaris Kabinet: Teddy Indra Wijaya (VOA)
