Walaupun tidak ada anggota DPR dari PDI-P yang datang ke rumahnya hingga petang, salah seorang pejabat Gerindra, mengatakan Prabowo berencana menemui Ketua Umum PDI-P Megawati Sukarnoputri untuk menjajaki kemungkinan berkoalisi.
KLIKSUMUT.COM | JAKARTA (REUTERS/VOA) – Presiden terpilih Prabowo Subianto masih terus memanggil calon-calon menteri yang akan dipilih untuk menduduki kabinetnya pada Selasa (15/10/2024). Sementara di sisi lain, Prabowo juga tengah berupaya mengajak PDI-P bergabung dalam pemerintahan koalisi.
Jika Prabowo berhasil menggandeng PDI-P, maka untuk pertama kalinya sejak pemilihan presiden langsung dimulai pada 2004, tidak akan ada partai oposisi di DPR.
BACA JUGA: Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Siap Dilantik: Era Baru Kepemimpinan Indonesia Dimulai 20 Oktober 2024
Prabowo dijadwalkan dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober. Ia memanggil lebih dari 40 orang pada Senin (14/10/2024), termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, untuk bergabung dengan pemerintahannya.
Pada Selasa (15/10/2024), Prabowo kembali memanggil puluhan calon wakil menteri, kata Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
Walaupun tidak ada anggota DPR dari PDI-P yang datang ke rumahnya hingga petang, salah seorang pejabat Gerindra, mengatakan Prabowo berencana menemui Ketua Umum PDI-P Megawati Sukarnoputri untuk menjajaki kemungkinan berkoalisi.
Waktu pertemuan belum diketahui.
Ketidakadaan oposisi di DPR akan memungkinkan aliansi delapan partai untuk mendukung agenda legislatif Prabowo secara lebih lancar. Namun, hal ini juga memunculkan kekhawatiran minimnya pengawasan terhadap kekuasaan Prabowo.
BACA JUGA: Prabowo Kukuhkan Ade Jona dan Sugiat Santoso sebagai Pemimpin Gerindra Sumut, Targetkan Kemenangan di Pilkada 2024
Tujuh dari delapan partai di DPR saat ini bergabung dalam koalisi Prabowo.
PDI-P, yang meraih kursi terbanyak dalam Pemilu 2024, mencalonkan Jokowi pada Pilpres 2014, dan berhasil meraih kemenangan. Namun, hubungan keduanya memburuk ketika Jokowi secara diam-diam justru mendukung Prabowo selama masa kampanye.
Selama lima tahun masa jabatan kedua, Jokowi didukung oleh mayoritas partai di parlemen, hanya ada dua partai yang berperan sebagai oposisi. (KSC)
